Pemilihan Umum atau kita biasa memendekkannya dengan sebutan Pemilu adalah salah satu cara untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdemokrasi.
Sebuah negara bisa disebut menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, apabila di negara tersebut adanya jaminan dalam kebebasan berpikir dan berpendapat. Dan, dari semua itu, salah satunya diwujudkan dengan adanya pemilu.
Namun, apa yang kita alami selama Pemerintahan Orde Baru (1967-1998), sepertinya pemilu hanya dijadikan sebagai alat melegitimasi Pemerintahan yang berkuasa.
Tak ada kesimbangan dalam kekuatan politik. Bahkan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ketika itu masih bernama ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), yang terdiri dari 3 angkatan dan Polri bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) berada dalam satu kekuatan, yaitu Golongan Karya yang tak lain sebagai kendaraan politik Penguasa Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto.
Ketika itu, jika dipandang dari luar, Indonesia memang dianggap sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Namun, ketika kita sendiri melihatnya dari dalam, ternyata kita bukanlah negara demokrasi.
Pemilu Pasca-Reformasi
Rakyat dan bangsa Indonesia baru benar-benar mulai merasakan arti sebuah demokrasi ketika diselenggarakannya pemilu pertama setelah reformasi, tepatnya 7 Juni 1999.
Entahlah, ada makna apa pemilu pasca-Reformasi itu diselenggarakan di tanggal 7 Juni?
Penulis melihatnya, tanggal 7 Juni ini begitu istimewa, mengingat tanggal 6 Juni dan tanggal 8 Juni merupakan tanggal yang istimewa, yakni 6 Juni sebagai hari kelahiran Presiden Pertama RI Sukarno, sedangkan tanggal 8 Juni adalah tanggal kelahiran Presiden Kedua RI Soeharto.
Apa pun alasannya, yang paling penting adalah bahwa alam demokrasi di Tanah Air ini sudah mulai tubuh, dan kita sendiri yang akan mengembangkan dan menyuburkannya di masa mendatang.