Seperti kita ketahui, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan merupakan salah satu partai tertua yang masih eksis keberadaanya di Tanah Air. PDI Perjuangan juga tak lain adalah kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang didirikan pada tanggal 10 Januari 1973 sebagai hasil fusi 5 (lima) partai politik.
Kelima partai tersebut, di antaranya Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), dan Partai Murba.
Proses fusi tersebut, sebenarnya bertujuan untuk menjamin kemenangan kekuatan Orde Baru. Dalam hal ini, penguasa Orde Baru telah mengaktifkan Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya (Golkar) yang didukung oleh militer.
Melalui Tap MPRS No.XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan, disebutkan agar Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong royong (DPR-GR) segera membuat Undang-Undang untuk mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan yang menuju pada penyederhanaan.
Oleh karena itu, Partai politik yang ada saat itu dikelompokan kedalam dua kelompok, yaitu kelompok materiil spirituil dan spirituil materiil.
Kelompok materiil spirituil, yaitu kelompok yang menekankan pada aspek materiil. Sedangkan, kelompok spirituil materiil lebih menekankan pada aspek spiritual. Kelompok pertama yang kemudian menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), sedangkan kelompok kedua menjadi Partai Persatuan pembangunan (PPP).
Dan, faktanya, baik PDI maupun PPP tak pernah memenangkan sekalipun pemilihan umum yang digelar selama 32 tahun Soeharto berkuasa.
Meskipun PDI Perjuangan adalah hasil fusi dari 5 partai politik yang berbeda, sepertinya ideologi yang paling dominan dari PDI Perjuangan hingga saat ini adalah ideologi yang diwariskan Bung Karno melalui Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan Bung Karno tanggal 4 Juli 1927 ini, yaitu Marhaenisme.
Perjalanan yang dilalui PDI Perjuangan hingga menjadi the ruling party (partai berkuasa), bukanlah perjalanan yang mudah. Dalam perjuangan politiknya, PDI Perjuangan seringkali menghadapi aral melintang, onak dan duri.
Bahkan, hingga saat ini, tidak jarang masih ada saja kekuatan di masyarakat yang mengaitkan kedekatan PDI Perjuangan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Inilah hegemoni yang sukses dibangun Orde Baru.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri seringkali mengeluhkan tudingan soal PKI itu. Bahkan di bulan Februari 2017 lalu, Puteri Bung Karno ini meneken surat bernomor 2588/IN/DPP/II/2017 yang berisi bantahan hubungan PDIP dan PKI.