Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (21/3/2018) kemarin melakukan kunjungan ke Kantor Panwas Kabupaten Jepara.
Hadir dalam kegiatan itu Masruchan Samsuri (PPP), Ali Mansur (Nasdem), Fuad Hidayat (PKB), Romli Hidayat (PAN), Amir Darmanto (PKS), anggota Panwas Kabupaten Jepara dan tamu undangan.
Masruhan Samsuri, dalam paparannya menyatakan kehadiran pihaknya ke kantor Panwas Jepara untuk melihat dan mendengar secara langsung tentang hal-hal berkaitan dengan yang sudah dilakukan Panwas pada masa tahapan Pilgub.
"Saya berpendapat bahwa Panwaslu Jepara cukup berhasil mengawal Pilkada Bupati yang lalu. Ini artinya sudah terbukti dalam menjalankan tugas pengawasan sehingga perlu ditingkatkan," aku politisi PPP ini.
Masrcuhan menambahkan potensi terjadinya pelanggaran setiap Pilkada pasti ada. Oleh karena sebagai lembaga penegak hukum pemilu, Panwas harus tetap komitmen dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
Romli Mubarok menambahkan hal lain. Pada prinsipnya Panwas kata dia harus lebih harus pintar dan lebih kompeten dibanding KPU. "Karena tidak hanya penyelenggara namun juga pengawas penyelenggara sehingga Human Resources (SDM) harus benar-benar memahami peraturan dan undang-undang secara baik," tandas Romli.
Apa yang sudah dilakukan Panwas lanjut politisi PAN harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat. "Apakah perangkat yang digunakan dalam menjalankan tugas sudah sesuai, secara sistematik apakah ada hal-hal yang bisa memudahkan masyarakat untuk melakukan aduan dan seterusnya," lanjut Romli
Dalam kesempatan itu pihaknya menyarankan Panwas Kabupaten Jepara membuat tabulasi pelanggaran secara sistematis sekaligus penindakannya.
Anggota Komisi A dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amir Darmanto mengungkapkan di setiap Panwas Kabupaten/ kota mesti mempunyai persoalan-persoalan yang berbeda.
Yang perlu diwaspadai masih menurut Amir ialah terkait dengan isu Sara dan hoaks. Di samping itu Panwas wajib menjaga netralitas, integritas dan profesionalitas adalah segalanya dan menjadi hal yang sangat penting sehingga kepercayaan masyarakat terhadap panwas tetap baik.
Adapun terkait dengan kesadaran masyarakat dalam Pilkada, Jepara lebih dewasa karena sudah pernah melakukan Pilbup. "Namun kemungkinan terjadinya pelanggaran pasti ada sehingga perlu adanya pencegahan sebelum melakukan tindakan," harapnya kepada komisioner Panwaskab Jepara.