Indonesia, sebagai negara yang memiliki posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, harus memperkuat pertahanannya agar tetap dapat menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Untuk mewujudkan hal ini, salah satu aspek yang sangat penting adalah kemandirian industri pertahanan. Sebagai penggerak utama ekonomi negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan kemandirian tersebut. Dalam konteks ini, BUMN bukan hanya berfungsi sebagai pendorong ekonomi, tetapi juga sebagai motor penggerak untuk mewujudkan industri pertahanan yang mandiri, efisien, dan berdaya saing tinggi.
BUMN dan Kemandirian Pertahanan: Keterkaitan yang Vital
Kemandirian dalam industri pertahanan adalah hal yang sangat penting bagi Indonesia, karena ketergantungan pada impor senjata dan sistem pertahanan dari negara lain dapat menciptakan risiko geopolitik yang tidak diinginkan. Mengandalkan negara pemasok untuk kebutuhan pertahanan bisa berujung pada ketidakpastian, baik dalam hal kualitas, waktu pasokan, maupun harga yang dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengembangkan kapasitas industri pertahanannya sendiri, yang salah satunya dapat dipacu melalui peran aktif BUMN.
BUMN yang bergerak di sektor industri pertahanan memiliki tanggung jawab besar untuk memproduksi berbagai produk strategis, mulai dari alutsista (alat utama sistem senjata), peralatan militer, hingga teknologi pertahanan canggih lainnya. Dalam menjalankan tugas ini, BUMN berperan sebagai katalisator untuk mempercepat transfer teknologi, membangun industri yang berkelanjutan, dan memastikan ketersediaan teknologi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal.
Inovasi dan Kolaborasi: Pendorong Utama BUMN dalam Industri Pertahanan
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam pengembangan industri pertahanan adalah keterbatasan teknologi. Untuk itu, BUMN memiliki peluang besar untuk berperan dalam riset dan pengembangan (R&D) teknologi pertahanan. Sebagai contoh, PT Dirgantara Indonesia (DI) telah berhasil mengembangkan pesawat terbang N-219 yang sepenuhnya dirancang dan diproduksi di Indonesia. Pesawat ini dirancang untuk melayani transportasi di wilayah Indonesia yang memiliki medan geografis yang sangat sulit, seperti di daerah perbatasan dan kepulauan.
Keberhasilan PT DI dalam mengembangkan N-219 ini merupakan contoh nyata bagaimana BUMN dapat berperan dalam menciptakan teknologi pertahanan yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Tidak hanya itu, keberhasilan ini juga memperlihatkan bagaimana BUMN dapat bekerja sama dengan lembaga penelitian dan universitas untuk menghasilkan teknologi yang tidak hanya memenuhi standar internasional, tetapi juga relevan dengan konteks nasional.
Namun, pencapaian ini tidak bisa terjadi tanpa adanya kolaborasi yang erat antara BUMN, pemerintah, dan sektor swasta. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pemegang kebijakan harus mendukung melalui regulasi yang memfasilitasi kemitraan antara berbagai pihak. Selain itu, kebijakan fiskal yang mendukung riset dan pengembangan di sektor pertahanan sangat penting agar BUMN dapat terus berinovasi tanpa terhambat oleh masalah pendanaan.
BUMN dalam Membangun Infrastruktur Pertahanan Nasional
Selain memproduksi alutsista, BUMN juga berperan dalam membangun infrastruktur pertahanan yang esensial bagi kemandirian Indonesia. Infrastruktur pertahanan tidak hanya mencakup pembangunan pabrik dan fasilitas produksi, tetapi juga mencakup infrastruktur logistik dan pusat pelatihan yang diperlukan untuk mendukung kesiapan militer.
Sebagai contoh, PT PAL Indonesia, BUMN yang bergerak di industri galangan kapal, memiliki peran krusial dalam membangun kapal perang untuk kebutuhan TNI Angkatan Laut. Dengan fasilitas galangan kapal yang ada di Surabaya, PT PAL dapat memproduksi kapal perang yang tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga berpotensi untuk diekspor. Pengembangan kapal perang dalam negeri ini merupakan bentuk konkret dari upaya Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada negara pemasok luar negeri dalam hal pertahanan maritim.