Globalisasi telah menjadi kekuatan yang mendominasi ekonomi global selama beberapa dekade terakhir. Dengan meningkatnya interkoneksi antarnegara dalam bidang perdagangan, investasi, dan teknologi, banyak negara, termasuk Indonesia, harus beradaptasi dengan perubahan dinamis ini. Pada era pemerintahan Presiden Prabowo, kebijakan ekonomi nasional Indonesia akan semakin dipengaruhi oleh arus globalisasi, baik dari segi peluang maupun tantangan yang dihadirkannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kebijakan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Prabowo akan merespons dampak globalisasi, dan langkah-langkah apa yang akan diambil untuk memastikan Indonesia tetap kompetitif di panggung global?
Globalisasi dan Transformasi Ekonomi Nasional
Globalisasi telah mengubah cara negara-negara menjalankan perekonomian mereka, mendorong terjadinya reformasi struktural dalam kebijakan ekonomi di seluruh dunia. Salah satu aspek paling mencolok dari globalisasi adalah integrasi ekonomi global, di mana perdagangan internasional dan arus investasi lintas negara menjadi semakin penting. Dalam konteks Indonesia, globalisasi telah memberikan berbagai keuntungan seperti akses yang lebih luas terhadap pasar global, transfer teknologi, dan aliran modal asing yang masuk.
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi juga membawa tantangan besar. Indonesia harus menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar internasional, dan dampak negatif dari fluktuasi ekonomi global dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo perlu mempertimbangkan dampak globalisasi ini secara hati-hati, agar dapat memanfaatkan peluang yang ada, sembari memitigasi risiko-risiko yang mungkin muncul.
Kebijakan Ekonomi Nasional di Era Prabowo: Respons terhadap Globalisasi
Pada masa kepemimpinan Prabowo, Indonesia diperkirakan akan tetap terlibat aktif dalam ekonomi global, namun dengan pendekatan yang lebih berdaulat dan selektif. Prabowo dikenal memiliki pandangan yang kuat mengenai kemandirian nasional dan pentingnya menjaga kepentingan ekonomi domestik. Meskipun terbuka terhadap investasi asing dan perdagangan internasional, kebijakan ekonomi yang diambilnya kemungkinan akan lebih berfokus pada pembangunan ekonomi dalam negeri dan penguatan sektor-sektor strategis yang dianggap penting bagi kedaulatan ekonomi Indonesia.
- Mendorong Industrialisasi dan Penguatan Sektor Domestik
Salah satu strategi yang mungkin diambil oleh Prabowo adalah mendorong industrialisasi yang lebih agresif, terutama dalam sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi seperti manufaktur dan teknologi. Dengan globalisasi yang membuka akses ke pasar internasional, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan ekspor barang-barang industri dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Namun, ini memerlukan kebijakan yang mendukung inovasi, transfer teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Prabowo mungkin akan fokus pada peningkatan kapasitas produksi domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor, terutama untuk produk-produk yang bisa diproduksi secara lokal. Dengan mengembangkan industri hulu dan hilir, serta menciptakan rantai pasok yang lebih kuat di dalam negeri, Indonesia bisa memperkuat posisi tawarnya dalam ekonomi global. Langkah ini akan didukung oleh kebijakan yang memfasilitasi investasi domestik, insentif bagi industri lokal, serta perlindungan terhadap industri strategis dari tekanan global.
- Perdagangan Internasional yang Lebih Selektif
Di bawah kepemimpinan Prabowo, kebijakan perdagangan internasional Indonesia mungkin akan lebih selektif, dengan fokus pada perjanjian perdagangan yang menguntungkan dan melindungi kepentingan nasional. Meskipun globalisasi menuntut keterbukaan ekonomi, Prabowo kemungkinan besar akan lebih berhati-hati dalam menandatangani perjanjian perdagangan bebas yang berpotensi merugikan industri lokal. Indonesia mungkin akan menegosiasikan perjanjian dagang yang memberikan perlindungan kepada sektor-sektor yang masih berkembang, seperti pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kebijakan ini bukan berarti Indonesia akan menutup diri dari ekonomi global, namun akan lebih memprioritaskan perjanjian perdagangan yang mampu memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional dan tidak merugikan kepentingan rakyat. Prabowo mungkin juga akan memperkuat kebijakan anti-dumping dan proteksi terhadap industri lokal dari produk impor murah yang dapat merusak daya saing produk dalam negeri.
- Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Global
Untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam ekonomi global, Indonesia memerlukan infrastruktur yang kuat dan terintegrasi. Pemerintah Prabowo kemungkinan akan melanjutkan upaya pengembangan infrastruktur nasional yang telah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya, namun dengan pendekatan yang lebih terfokus pada penguatan konektivitas antarwilayah di Indonesia. Pembangunan pelabuhan, bandara, jalan tol, dan infrastruktur logistik lainnya akan menjadi prioritas untuk memastikan barang dan jasa dari Indonesia dapat bersaing di pasar global.