Lihat ke Halaman Asli

Syaiful Anwar

Dosen FEB Universitas Andalas Kampus Payakumbuh

Sistem Ekonomi Indonesia (17): Menggagas SE Berbasis Keadilan Sosial

Diperbarui: 13 Agustus 2024   19:54

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Bisnis. Sumber ilustrasi: Unsplash

Menggagas Sistem Ekonomi Berbasis Keadilan Sosial di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan populasi yang besar dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengelola perekonomiannya. Salah satu tantangan terbesar adalah menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya mengedepankan pertumbuhan, tetapi juga menjamin keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem ekonomi berbasis keadilan sosial adalah pendekatan yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk diterapkan di Indonesia guna mencapai kesejahteraan yang merata.

Mengapa Keadilan Sosial Penting?

Keadilan sosial adalah prinsip yang mengacu pada distribusi sumber daya, kesempatan, dan hak secara adil di masyarakat. Dalam konteks ekonomi, keadilan sosial berarti memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Hal ini penting karena ketimpangan ekonomi yang semakin melebar dapat mengancam stabilitas sosial dan politik, serta menghambat pembangunan jangka panjang.

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, pertumbuhan ini belum sepenuhnya merata. Ketimpangan pendapatan antara kaya dan miskin masih menjadi masalah besar. Data menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan negara ini masih terkonsentrasi pada segelintir orang. Oleh karena itu, pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif harus menjadi prioritas utama, di mana setiap warga negara mendapatkan manfaat dari hasil pertumbuhan ekonomi.

Pendekatan Teori Ekonomi terhadap Keadilan Sosial

Dalam teori ekonomi, ada berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk menciptakan sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan sosial. Salah satunya adalah teori ekonomi kesejahteraan, yang menekankan pentingnya distribusi yang adil dalam mencapai kesejahteraan kolektif. Teori ini mengusulkan bahwa pemerintah harus campur tangan dalam perekonomian untuk mengoreksi ketidaksempurnaan pasar yang menyebabkan ketimpangan.

Selain itu, teori ekonomi institusional juga relevan dalam konteks ini. Teori ini menyoroti peran lembaga-lembaga, seperti pemerintah dan sistem hukum, dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan distribusi sumber daya yang lebih adil. Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi dan kebijakan ekonomi tidak hanya mendukung efisiensi, tetapi juga mempromosikan inklusivitas dan keadilan.

Membangun Sistem Ekonomi Berbasis Keadilan Sosial

Membangun sistem ekonomi berbasis keadilan sosial di Indonesia memerlukan kombinasi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

  1. Reformasi Pajak: Sistem perpajakan harus didesain ulang untuk menjadi lebih progresif, di mana mereka yang memiliki kemampuan lebih besar untuk membayar pajak memberikan kontribusi yang lebih besar. Pajak penghasilan yang lebih tinggi bagi individu dan korporasi kaya dapat digunakan untuk mendanai program-program sosial yang mendukung mereka yang kurang beruntung.
  2. Peningkatan Akses Pendidikan: Pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan mobilitas sosial. Pemerintah harus memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas. Investasi dalam pendidikan vokasi dan keterampilan juga perlu ditingkatkan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di pasar global.
  3. Kesehatan untuk Semua: Akses terhadap layanan kesehatan harus menjadi hak dasar bagi setiap warga negara. Pemerintah perlu memperluas jaminan kesehatan nasional dan memastikan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas tersedia bahkan di daerah terpencil.
  4. Penguatan UMKM: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Dukungan terhadap UMKM, melalui akses terhadap pembiayaan, pelatihan, dan pasar, sangat penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan memperkuat UMKM, distribusi kekayaan dapat menjadi lebih merata.
  5. Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif: Investasi dalam infrastruktur harus dirancang untuk mendukung kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan hanya mereka yang berada di pusat-pusat ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang merata dapat membuka peluang ekonomi di daerah-daerah yang selama ini terpinggirkan.
  6. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, pemanfaatan yang tidak berkelanjutan dapat merugikan generasi mendatang. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan cara yang adil dan berkelanjutan, di mana manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Tantangan dalam Implementasi

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline