Pemerintah Indonesia berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara, yang dianggap penting untuk mendanai kebutuhan pembangunan dan memastikan keberlanjutan ekonomi nasional.
Namun, kebijakan ini tidak lepas dari perdebatan, terutama karena diimplementasikan pada masa pemulihan ekonomi yang masih rentan setelah dampak pandemi COVID-19.
Kenaikan PPN ini menjadi isu strategis karena melibatkan berbagai pihak, mulai dari pelaku bisnis, masyarakat sebagai konsumen akhir, hingga pemerintah sendiri sebagai pengelola penerimaan negara.
Bagi sebagian pihak, kenaikan tarif pajak ini dipandang sebagai langkah yang tidak dapat dihindari mengingat rasio perpajakan Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
Namun, ada pula kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat memperlambat pemulihan ekonomi, melemahkan daya beli masyarakat, dan menambah beban bagi sektor usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.
Dengan berbagai dinamika ini, pertanyaan utama yang muncul adalah apakah kenaikan PPN ini akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang atau justru menambah beban bagi perekonomian nasional di masa kini.
Jadi, apakah kebijakan ini akan disambut dengan optimisme oleh dunia usaha, atau justru menjadi momok baru bagi mereka?
Mari kita telusuri lebih jauh untuk memahami implikasi kebijakan ini bagi berbagai sektor di Indonesia.
Tujuan dan Alasan di Balik Kenaikan PPN