Pada suatu hari yang panas di awal tahun pemilu, kita melangkah keluar dari rumah kita dan melihat pemandangan yang akrab: gambar-gambar besar para politikus yang tersenyum manis, menempel di tiang listrik, pohon-pohon, dan bahkan dinding-dinding gedung. Iklan politik ini telah menjadi bagian dari lansekap perkotaan kita, sebuah tradisi yang terulang setiap beberapa tahun sekali. Namun, kita perlu mengajukan pertanyaan: apakah ini masih relevan dalam era digital yang semakin maju?
Sampah visual, demikianlah istilah yang saya gunakan untuk menggambarkan fenomena ini. Meskipun para politikus memiliki izin resmi untuk memasang spanduk dan poster kampanye mereka, kenyataannya adalah bahwa sampah visual ini telah menjadi bencana lingkungan yang mengotori kota dan daerah kita.
Spanduk besar dengan wajah politikus yang tersenyum hanya menyampaikan satu pesan: "Saya ada di sini, pilih saya." Namun, pesan moral yang berharga atau pemahaman yang lebih dalam tentang visi politik mereka sepertinya hilang dalam gambar yang besar dan mencolok ini.
Dalam pandangan skeptis ini, mari kita telaah mengapa fenomena sampah visual ini begitu meresahkan, tidak hanya dari segi estetika, tetapi juga dari sudut pandang sosial, ekonomi, dan lingkungan.
1. Biaya dan Kewajiban Pemeliharaan
Para politikus yang memasang spanduk dan poster kampanye mereka mungkin mendapatkan izin, tetapi mereka seringkali melepaskan tanggung jawab atas perawatannya.
Mereka tidak berupaya untuk menghapus atau merawatnya, karena alasan biaya. Hal ini menciptakan masalah ekologis, di mana materi promosi yang terbuat dari plastik atau bahan yang sulit terurai mencemari lingkungan.
Kita semua tahu bahwa menghilangkan spanduk besar yang telah rusak atau tergantikan oleh kampanye lain adalah tugas yang rumit dan mahal.
Petugas dari pemerintah setempat harus menghabiskan waktu dan sumber daya yang berharga untuk membersihkan sampah visual ini.
Ironisnya, sumber daya ini bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti pemeliharaan taman atau layanan publik lainnya.