Suharto menjadi Presiden Indonesia setelah mendapat Surat Perintah Sebelas Maret atau yang disebut dengan Supersemar bertanggalkan 11 Maret 1966.
Didalamnya terdapat perintah kepada Jenderal Suharto dalam rangka untuk memulihkan keamanan dan politik yang saat itu kacau pasca peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada tahun 1965 dan menggantikan Presiden Soekarno yang sebelumnya telah menjabat selama kurang lebih 22 tahun.
Namun ada juga yang berpendapat bahwa masa Orde Baru dimulai melalui Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno pada 12 Maret 1967. Pada akhir Sidang Istimewa MPRS pada 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua MPRS Jenderal TNI Abdul Haris Nasution sebagai Presiden RI.
Kepemimpinan pada masa Suharto dikenal sebagai era Orde Baru, yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade, tepatnya selama 32 tahun ia menjabat. Suharto berhasil membawa stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada awal pemerintahannya.
Tidak seperti pada masa pemerintahan Sukarno yang anti barat, Suharto menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain yang tergabung dalam ASEAN sehingga pembangunan ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik, serta terwujudnya stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi. Bahkan, pada tahun 1980-an dan tahun 1990-an, Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan ASEAN.
Tak hanya itu, pada masa itu juga, Indonesia meraih beberapa prestasi seperti menjadi ketua Organisasi Konferensi Islam (OKI) dimana organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara-negara anggota, mengkoordinasikan kerja sama antar anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, melindungi tempat-tempat suci Islam, serta membantu perjuangan rakyat Palestina.
Kemudian yang kedua, Indonesia juga menjabat sebagai ketua Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), organisasi ini bertujuan untuk membangun kerjasama ekonomi dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Kemudian yang terakhir, Indonesia menampilan dominasi yang lebih besar di organisasi ASEAN karena pada masa tersebut, Indonesia menekankan penggunaan pendekatan yang lembut dalam politik hubungan luar negerinya, sehingga memungkinkan kerja sama dengan negara-negara lain.
Selain keaktifan yang dilakukan dalam melakukan hubungan luar negeri, di Indonesia sendiri ia menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat bermanfaat bagi negara. Yang pertama adalah kebijakan dalam bidang ekonomi, yaitu kebijakan berupa peningkatan ekspor dan pengembangan strategi sektor-sektor dan penghapusan kekuasaan pemerintah dalam industri tertentu (deregulasi) untuk meningkatkan kemampuan industri nasional.
Yang kedua, dalam bidang keamanan, Suharto meningkatkan stabilitas dan keamanan nasional, dengan menghapus pengaruh komunisme. Dalam bidang sosial, Suharto mencanangkan kebijakan transmigrasi ke daerah-daerah yang kurang berkembang guna pemerataan penduduk dan pembangunan.
Kemudian pada bidang politik, Suharto membuat kebijakan dimana partai politik disederhanakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyaluran aspirasi masyarakat, sehingga hanya muncul beberapa partai yang menjadi partai induk dari beberapa partai, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Golongan Karya (Golkar).
Pada bidang pendidikan, Suharto menetapkan kurikulum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, meningkatkan akses dan mutu serta memberikan beasiswa bagi siswa-siswa yang berprestasi. Sedangkan dalam bidang kesehatan, Suharto menerbitkan sistem pelayanan terpadu dan terjangkau, program Keluarga Berencana (KB) guna mengendalikan pertumbuhan dan kesejahteraan keluarga.