Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan wilayah dalam pembangunan ekonomi. Berikut adalah beberapa contoh langkah yang telah dilakukan:
1. Pengembangan Kawasan Strategis:
Pemerintah telah mengembangkan berbagai kawasan strategis di luar Jawa, seperti Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), serta Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Langkah ini bertujuan untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di wilayah-wilayah tersebut dan mengurangi ketimpangan antar wilayah.
2. Pembangunan Infrastruktur:
Pemerintah juga mempercepat program Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan fokus pada pembangunan infrastruktur kewilayahan. Infrastruktur yang baik di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang diharapkan dapat mendukung pengembangan industri dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, sehingga mengurangi ketimpangan wilayah.
3. Pengawasan Belanja Pemerintah:
Pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap belanja pemerintah guna memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Hal ini termasuk peningkatan belanja modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang memerlukan peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya.
4. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara:
Salah satu fokus pembangunan adalah di wilayah Nusa Tenggara, yang merupakan salah satu daerah dengan tingkat ketimpangan ekonomi yang signifikan. Pembangunan di sana diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
5. Penguatan Pusat Pertumbuhan Wilayah:
Pemerintah juga melakukan penguatan pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah tertentu. Langkah ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang memiliki potensi besar namun memerlukan dukungan lebih untuk mengurangi ketimpangan dengan wilayah lain.