Sudah genap satu tahun pemerintahan jokowi-jk harus kita akui bahwa pencapaian kinerja pemerintah masih jauh dari harapan. Terlepas dari pro dan kontra berbagai penyebab perlambatan ekonomi yang berasal dari luar negeri, kita harus menyadari bahwa kinerja para mentri saat ini kurang optimal. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki keadaan. Terutama berkaitan dengan pergantian mentri yang dapat memberikan harapan perubahan bagi kinerja pemerintah. Dengan (harapan) masuknya PAN ke dalam pemerintah secara otomatis memberikan angin segar sekaligus memperkuat dan mempermudah jokowi dalam menjalankan kepemerintahannya. Namun disisi lain kita harus memahami adanya upaya tarik-ulur kepentingan antara partai koalisi KIH itu sendiri yang tidak ingin tergeser posisinya
Salah satu sumber penyebab kegagalan jokowi menjalankan pemerintahan adalah karena tidak optimalnya kinerja para mentri. Para mentri yang seharusnya bertugas membantu presiden dalam urusan yang spesifik justru menjadi beban dan tekanan dengan berbagai polemic yang muncul setiap hari. Hal ini membuat presiden seolah-olah tidak mampu menemukan dan menempatkan seseorang yang tepat untuk jabatan yang tepat. Meskipun secara Undang-Undang mengatakan bahwa pemilihan mentri adalah hak preogratif presiden, namun akibat tekanan politik dari partai koalisi membuat jokowi tidak mampu mewujudkan cita-cita ideal memilih mentri sesuai kehendaknya sendiri yang terbebas dari pengaruh dan kepentingan partai.
Meskipun memiliki latar belakang partai, namun jokowi tidak memiliki track record sebagai bagian dari kepengurusan partai. Jokowi lebih cocok disebut sebagai tokoh independent yang lahir dan besar bukan dari system pengkaderan partai. Sejarah mencatat peran besar para sukarelawan yang sukses mengantarkan jokowi ke kursi DKI1 dan sekaligus sukses mengantarkannya ke kursi RI1. Meskipun terjadi pro kontra saling klaim antara PDIP dan sukarelawan, faktanya pengaruh sukarelawan jauh lebih kuat dalam memenangkan kursi RI1. Jika diibaratkan PDIP adalah kendarannya, maka para sukarelawan adalah mesin penggeraknya. Namun sayangnya, pengaruh besar dari para sukarelawan sepertinya tidak terlalu berarti bagi jokowi dalam menghadapi tekanan politik dari KIH itu sendiri
Semenjak perebutan kursi DKI1 para sukarelawan menaruh harapan besar kepada sosok jokowi yang dikenal bersih dan jujur. Jokowi dianggap sebagai sosok antitesa dari tokoh-tokoh politik saat ini yang dianggap korup dan culas. Dengan berbagai idealisme dan kebaikan karakter jokowi, disertai dukungan yang kuat dari mayoritas masyarakat indonesia, seharusnya jokowi dapat mewujudkan cita-cita pemerintahan yang ideal, bersih, jujur dan berintegritas, sesuai dengan janji-janji yang ia ucapkan pada masa pilpres. Sayangnya, banyak janji-janji yang terpaksa ia ingkari akibat tekanan politik dari partai koalisi yang membuat jokowi ditinggalkan para pendukungnya. Namun, perlu kita ketahui bahwa sebetulnya tekanan politik itu muncul karena jokowi tidak mendapat dukungan dari para sukarelawan yang dapat digunakan sebagai daya tawar (bargaining power) dalam menghadapi tekanan partai koalisi. Dapat dikatakan bahwa euforia dukungan yang besar dari para sukarelawan justru terhenti begitu saja setelah jokowi terpilih jadi presiden RI
Menghilangnya pengaruh para sukarelawan yang berperan sebagai daya tawar dihadapan partai koalisi membuat jokowi sendirian dan tidak berdaya menghadapi para elit politik partai koalisi. Hal tersebut membuat jokowi tidak leluasa untuk bergerak dan justru tersandera oleh kepentingan dan ego para elit-elit tersebut. Bagaimanapun juga jokowi terkhianati oleh para pendukungnya sendiri, karena para sukarelawanlah yang menempatkan jokowi kedalam tekanan namun tidak ada dukungan apapun yang dapat diberikan untuk keluar dari tekanan tersebut. Sesuatu yang sangat disesali jika para pemimpin sukarelawan tersebut ternyata hanya sekedar memanfaatkan popularitas jokowi dan justru mengambil keuntungan pribadi sepertihalnya para elite politik partai koalisi. Dan menjadikan para sukarelawan di lapisan grass root hanya sebatas vote getter saja.
Kesan yang kuat saat ini adalah para pemimpin sukarelawan yang membadankan diri sebagai projo, justru bernaung dibawah bayang-bayang partai koalisi. Membuat seolah-olah suara sukarelawan telah terwakili dan terfasilitasi, yang sekaligus mendukung segala tindakan yang diambil partai tersebut meskipun bertentangan dengan kehendak jokowi itu sendiri. Fakta tersebut justru semakin menambah beban dan tekanan bagi jokowi karena selain kehilangan dukungan dari para sukarelawan, ternyata jokowi justru harus mengadapi para sukarelawan tersebut sebagai pihak yang harus dilawan. Disisi lain, meskipun para sukarelawan level grass root mengklaim tidak terafiliasi dengan partai koalisi, namun sayangnya, suara sukarelawan yang tidak terorganisir dan hanya tersebar di dunia maya tidak dapat memberikan pengaruh apapun bagi jokowi dalam menghadapi tekanan politik yang ada
Ketidakberdayaan para sukarelawan grass root dalam mendukung pemerintahan jokowi sudah dipahami oleh kubu oposisi. Salah satunya dengan memasukan pengaruhnya ke dalam pemerintahan melalui reshuffle cabinet. Harapannya, agar jokowi memiliki opsi dan daya tawar yang dapat membuat jokowi semakin kuat dalam menghadapi tekanan politik partai koalisi. Namun sayangnya, pengaruh yang sangat kuat dari partai koalisi membuat strategi tersebut menjadi mustahil dan sulit dilakukan. Karena bagaimanapun juga PAN masih dianggap sebagai pihak luar yang berpotensi menjadi ancaman bagi kepentingan dan ego para elit partai koalisi tersebut. Berbeda dengan sukarelawan projo yang sedari awal sudah berada didalam lingkaran elit politik koalisi, sebetulnya dapat berperan penting sebagai pemain kunci dalam mendukung pemerintahan jokowi.