Ketua Umum PDI-P Megawati kembali menegaskan bahwa Presiden Jokowi adalah petugas partai. Demikian disampaikannya dalam pidato pengumuman calon kepala daerah di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Minggu 7 Januari 2018 lalu.
Sontak pernyataan Megawati tersebut kembali memantik keriuhan opini di tengah masyarakat. Pada intinya, ada kecenderungan kuat publik antipati pada istilah "petugas partai" yang dipopulerkan oleh Megawati tersebut. Petugas partai sama dengan budak partai.
Dalam bayangan alam pikir sebagian masyarakat, presiden bukanlah petugas partai, melainkan petugas konstitusi, petugas rakyat, petugas publik semuanya. Presiden untuk semua rakyat, bukan budak partai.
Mungkin anggapan ini dipengaruhi ujaran terkenal Manuel L Quezon, Presiden Persemakmuran Filipina (1935-1944) pernah mengatakan, "My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins" (loyalitas pada partai berakhir ketika loyalitas pada negara dimulai), yang kemudian lebih dipopulerkan oleh Presiden AS ke-35 John F Kennedy (1961-1963). Ucapan serupa juga dikutip dengan meyakinkan dalam pidato Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam beberapa kesempatan.
Dalam alam negara yang sedang belajar berdemokrasi, politisi busuk yang berisik, dan partai politik yang jadi tempat perlindungan dari para politisi kotor, mesum dan korup, maka citra partai politik ikutan babak belur. Partai politik seolah adalah "anjing kurap" yang cuma merusak tatanan negara saja. Kumpulan para politisi partai yang berisik di parlemen disebut "anak TK" oleh Presiden Indonesia ke-4 Abdurrahman Wahid. Sedikit banyak citra buruk partai demikian diyakini mempengaruhi alam pikir dan kebatinan masyarakat.
Bisa dipahami bila ada opini kuat yang berkembang agar Ibu Megawati menghentikan penggunaan istilah "petugas partai" pada Presiden Jokowi, karena istilah itu bertendensi penghinaan pada presiden. Benarkah klaim ini?
Tentu saja persepsi publik bahwa presiden bukan petugas partai tidak bertemu dalam kenyataan di lapangan. Faktanya, presiden memang petugas partai. Maksudnya, presiden dicalonkan oleh partai politik untuk menjalankan visi-misi ideologis dari partai yang mencalonkannya, disamping menjalankan misi dan misi serta program presiden sendiri. Nawa Cita merupakan program Jokowi yang beririsan dengan program ideologi partai PDI-P.
Tidak ada presiden jalur perseorangan atau independen di Indonesia, sebagaimana halnya kepala daerah. Pencalonan presiden wajib melalui jalur partai politik. Pada kepala daerah terpilih melalui jalur perseorangan baru pas disebut 'bukan petugas partai'.
Mustahil untuk melepaskan presiden dari partai politik yang mengusungnya, sehingga presiden sebagai kader partai tidak boleh lagi berhubungan dengan partainya, lepas begitu saja, tidak boleh memperjuangkan visi misi ideologis partai. Mustahil. Itulah faktanya, termasuk SBY (dengan partai Demokrat), Jokowi (dengan partai PDI-P), Obama (dengan partai Demokrat), dan lainnya. Semua masih terkait partainya.
Sekalipun demikian, bukan berarti presiden budak partainya, milik partai sepenuhnya, tidak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali menjalankan penugasan partai. Faktanya, Presiden Jokowi tetap menjalan tugas dan fungsinya sesuai konstitusi untuk melayani semua rakyat. Koridornya tetap konstitusi.
Barangkali karena itulah maka Presiden Jokowi, setidaknya yang tampak di permukaan, tidak mempersoalkan istilah petugas partai yang disematkan pada dirinya oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarno Putri. Toh, loyalitas pada partai sama sekali tidak menghalangi dirinya untuk menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah faktanya.(*)