Menarik kesimpulan sekalangan orang bahwa pasangan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan-Dede Yusuf tidak meninggalkan prestasi berarti selama lima tahun kepemimpinannya, kecuali berkontribusi jadikan Jabar salah satu daerah terkorup sekaligus daerah paling terdiksrimintif se-Indonesia Raya.
Pasangan Gubernur Aher-Dede Yusuf dinilai gagal melakukan kontrol administratif untuk mencegah korupsi di daerah kabupaten/kota di Jabar. Data ICW menunjukan Jabar menempati peringkat ke-5 provinsi terkorup se-Indonesia dengan 14 kasus.
Dalam pada itu, Jabar juga dinilai gagal mengendalikan praktik diskriminasi berbasis SARA di wilayahnya. Dari data Komisi Nasional Perempuan, Jabar menempati peringkat pertama provinsi paling diskriminatif di Indonesia, dengan parameter jumlah aturan dan kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan daerah. Dimana hingga Agustus 2012 saja, ada 53 kebijakan diskriminatif yang tersebar di 9 kabupaten/kota di Jabar.
Korban dari aturan diskriminatif demikian umumnya adalah kaum perempuan, akibat aturan bias jender. Di samping itu, yang juga jadi korban adalah kaum (aliran) agama minoritas seperti Kristen, Ahmadiyah, Syiah dll, dan agama lokal seperti Sunda Wiwitan.
Namun pasangan ini masing-masing bisa jadi pemenang dalam pilkada mendatang. Bisa jadi saja. Karena kebobrokan yang ditinggalkannya kurang terekspose ke publik. Yang menonjol malah aspek jualan moral dan agama dalam politik yang dilakukan khususnya pasangan Aher.
Belakangan dikhabarkan pasangan Aher-Deddy Mizwar meneken perjanjian dengan ormas radikal Front Pembela Islam (FPI). Ormas ini, yang biasa diberitakan melakukan aksi kekerasan dan main hakim sendiri terhadap tempat-tempat maksiat dan kaum minoritas, ternyata digandeng pasangan Aher-Deddy.
Salah satu poin dukungan dan desakan FPI dengan pasangan Aher-Deddy adalah, mendukung penuh gerakan dakwah amar makruf nahi mungkar, serta mendukung penuh sarana tarbiyah yang menyejahterahkan pengelolanya.
Poin dukungan FPI diatas jelas beraroma diskriminatif dan ancaman bagi kaum agama minoritas, seperti jamaah Ahmadiyah, Syiah, Sunda Wiwitan, dll, yang acap direpresi oleh ormas agama radikal selama ini.
Mengutip pernyataan Teddy Wibisana, jurnalis KBR68H, bahwa "Suara FPI terdengar karena kerasnya mereka berteriak, bukan karena banyaknya orang yang mengikuti teriakan mereka." Arogansi dan kekerasan yang melanggar hukum bisa menang jika diteriakan dengan masif dan terorganisir.
Karena itu, mari soraki pasangan yang terbukti melestarikan praktik diskriminasi SARA dalam pemerintahan , di daerah mana pun itu di Indonesia ini, tidak terkecuali dalam Pilkada Jabar. Ini salah satu wujud nasionalisme kita. Nasionalisme antikorupsi dan kepedulian lintas batas daerah.
(SP)