Tuntutan sekalangan buruh supaya pemerintah menghapus sistem alih daya atau outsourcing dinilai sebagai tuntutan yang tidak realistis. Outsourcing merupakan kebutuhan dunia usaha, apalagi dunia usaha modern, lalu diberi "baju hukum" oleh negara. Mustahil outsourcing ditiadakan sama sekali. Berikut ini contohnya.
1. Toko oleh-oleh khas Padang "Christine Hakim" tidak menjual semua produk buatannya sendiri. Sebagian produk kue-kue di-alihdaya-kan pembuatannya pada rekanan. Hasil produk rekanan ini kemudian dites standar mutunya dan jika lolos boleh memasukan kuenya ke toko Christine Hakim. Inilah yang disebut "outsourcing-produk".
Bukan itu saja. Christine Hakim juga membina para pemasok bahan mentah untuk kue-kue yang akan dibuatnya maupun yang akan dibuat oleh rekanan. Ini juga disebut "outsourcing-produk".
Bisa dibayangkan jika sistem outsourcing sama sekali dilarang. Artinya, semua rekanan pembuat kue harus menjadi karyawan tetap toko kue Christine Hakim, semua petani singkong dll juga harus menjadi karyawan tetap Christine Hakim. Tentu saja ini tak masuk akal.
2. Pabrik mobil seperti Toyota dalam membuat mobil tidak semua (100%) onderdil mobil dibuat oleh Toyota. Aki, radiator, rem, shockbreaker, kabel-kabel dll dibuat oleh perusahaan lain. Ini juga disebut "outsourcing-produk". Hal yang sama pada pabrikan mobil lain seperti Mercy, BWM, Mitsubishi, Suzuki, dll.
Bayangkan, apa yang terjadi jika sistem outsourcing dilarang sama sekali.
3. Pabrik telepon genggam (Samsung, LG, Nokia, dll) juga tak membuat semua bagian telepon genggam itu, chip-chip dibuat oleh pihak lain, prosesor, dll. Bayangkan pula, bagaimana jadinya dunia industri telepon genggam jika outsourcing dilarang sama sekali. Perusahaan begini juga mengalihdayakan pekerjaan-pekerjaan penunjang seperti kebersihan (ini disebut "outsourcing-jasa"), desain, dll.
4. Pabrik garmen yang memperkerjakan 4000 saja karyawan tentu akan sangat tak efisien jika harus menyediakan sendiri makanan buruhnya. Akan lebih efisien jika urusan katering begini diserahkan ke perusahaan lain. Ini juga disebut "outsourcing-produk".
5. Rumah sakit besar biasanya menyerahkan urusan kebersihan gedung, laundry dll ke pihak lain yang menyediakan jasa ahli membersihkan gedung...ini disebut "outsourcing-jasa". Jika rumah sakit itu cukup besar dan ribuan pasien tentu akan membuat sibuk di urusan penunjang dan rawan keteteran di urusan inti (penyediaan layanan kesehatan) jika outsourcing dilarang sama sekali.
6. Perusahaan pertambangan menyerahkan pada warga setempat memborong pembersihan lahan (tebas tebang) untuk jangka waktu pekerjaan sekitar tiga bulan. Selesai borongan ini, selesai juga pekerjaan warga tersebut. Pekerjaan selanjutnya urusan pekerjaan perusahaan: insinyur pertambangan, operator alat berat, sopir truk, dll.
Apa yang terjadi jika pemborongan pekerjaan penunjang di dunia pertambangan demikian terlarang sama sekali: semua penduduk desa sekitar tambang yang menebas semak-semak dan menebang pohon selama tiga bulan tersebut wajib dijadikan karyawan tetap.