Zaken kabinet adalah kabinet extra parlementer, yakni kabinet yang dibentuk tanpa melihat jumlah kursi di parlemen.Namun kabinet berisikan Menteri yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
Seperti kita ketahui saat ini sistem kabinet yang digunakan adalah kabinet Presidential, Presiden yang memilih dan memimpinnya.
Zaken kabinet pernah diterapkan pada perioda 1957-1959 dibawah pimpinan ir. Djuanda.
Walau kinerjanya bagus, namun kurang mendapat dukungan partai politik, akibatnya dalam waktu 2 tahun harus diganti.
Mengingat Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pilpres 2024 adalah Prabowo - Gibran yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). kIM sendiri beranggotakan cukup banyak partai politik, tentunya semua partai politik akan menuntut jatah Menteri
Bila Presiden menggunakan sistem Zaken kabinet, tentu partai politik yang tergabung dalam KIM bila tidak mendapat jatah Menteri, akan kecewa, dan bisa berakibat pecahnya KIM.
Memang yang paling mudah adalah menggunakan sistem kabinet Presidential, dimana Presiden memiliki hak prerogatif untuk memilih Menteri yang akan membantunya.
Dengan hak prerogatif nya, Presiden bisa memilih Menteri-Menterinya dengan bebas.
Bisa saja nantinya Menteri-Menteri yang dipilih adalah Menteri profesional yang memiliki kompetensi dan bukan kader partai politik. Bisa saja kabinet menjurus ke sistem Zaken kabinet.
Namun Presiden tetap tidak bisa lepas dari partai politik pendukung, karena merekalah yang mengusungnya. Bila partai politik tidak memperoleh jatah Menteri yang memuaskan, bisa jadi dukungan akan mengendur Dan Presiden bisa dituduh tidak membalas budi.