Akhir-akhir ini ramai pergunjingan di dunia politik Indonesia bahwa Presiden Joko Widodo sedang membangun politik dinasti. Pandangan ini sebenarnya kurang tepat, karena Presiden Joko Widodo tidak secara semena-mena mengangkat Gibran (putera pertamanya) sebagai walikota Solo dan Bobby Nasution (menantunya / suami Kahiyang) sebagai walikota Medan.
Yang disebut dinasti adalah konsep kerajaan dimana Raja boleh mengangkat putera mahkota menjadi Raja penerus. Contoh yang masih jelas bagi masyarakat adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X (sekarang Gubernur Provinsi DI Yogyakarta) adalah Raja Yogya yang diangkat oleh ayahnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang pernah menjabat Wakil Presiden RI pada era Presiden Soeharto.
Sedangkan Gibran dan Bobby harus berkompetisi dulu dalam pilkada untuk menjadi walikota. Meskipun dengan posisi ayahnya / ayah mertua sebagai Presiden RI peluang Gibran dan Bobby cukup diuntungkan. Bahkan Gibran secara kontroversial berhasil menggusur calon PDI-P dan konon kabarnya di pilkada kota Solo bisa melawan kotak kosong karena semua partai politik mencalonkan Gibran kecuali PKS.
Gibran dan Bobby keduanya adalah pria dewasa yang cukup pantas terjun ke dunia politik. Gibran telah punya bekal kesuksesan dalam bisnis catering di kota Solo, sedangkan Bobby juga sudah punya pengalaman dalam bisnis kopi di Sumatera Utara.
Keduanya sebagai pria dewasa Indonesia mestinya layak mencalonkan diri untuk berkompetisi dalam pilkada Solo dan Medan tanpa mempergunjingkan adanya politik dinasti.
Memang aji mumpung yang diterapkan keduanya saat ayah / ayah mertuanya masih menjabat Presiden RI, peluang keduanya untuk dipinang partai politik sangat besar, namun semua tergantung pada pilihan rakyat. Rakyat dapat menilai dengan bebas program kerja yang ditawarkan keduanya bagi kemajuan kota Solo dan Medan.
Jadi sekali lagi penilaian keduanya maju pilkada terkait politik dinasti sebenarnya kurang tepat.