Apakah kebenaran harus berpihak?
Seorang rakyat kecil, karena lapar dan mencuri harus dibebaskan dari tuntutan hukum hanya karena masyarakat menuntut keadilan buat rakyat kecil itu? Atau, kita baca sebaliknya , mengapa penegakan hukum di negeri ini tidak dipercaya oleh sebagian besar rakyat di negeri ini, sebagaimana pernyataan Prof. Sahetapi saat menilai para aparat penegak hukum dan lawyer di tanah air dalam sebuah acara Jakarta Lawyer Club di TV-one? Ini karena ia, melihat, hingga kini banyak orang besar, kuat dan beruang banyak dapat tetap bebas dari jerat hukum, padahal kesalahan dan kejahatannya tidak terhapus meski ia dirikan puluhan atau ratusan rumah ibadah sekalipun demi memamerkan kedermawanannya.
Pengalaman penulis saat mengikuti blogshop Bali 19 Nopember 2011 masih menyisakan rasa penasaran. Apalagi, ini masalah prinsip, “SP tidak mau ditekan oleh siapapun! Termasuk oleh orang kecil!”
Lalu siapa orang kecil itu? Benarkah SP juga bukan orang kecil, melainkan orang besar, dengan sederet kemashyuran nenek moyang dan leluhurnya?
Tidak! SP bukan orang kecil,bukan orang besar. SP hanyalah seorang pemberani, yang menyampaikan segala sesuatunya dengan apa adanya:
Dalam rilis yang lebih berbau esai itu, SP menulis tentang pelayanan masyarakat yang menghuni sebuah wilayah yang menjadi objek turis lokal maupun asing. Karena sesuatu hal terjadi, insiden “doa orang kecil” terhadap penumpang ojek hanya lantaran selisih seribu perak!
Uff, ada apa dengan seribu perak? Pernah dengan David “parking”, salah seorang sahabat SP yang menjadi lawyer salah satu industri operator telpon selular terbesar di negeri ini? Ia menggugat PT.Secure Parking gara-gara uang sebesar itu di PN Jakarta Pusat, dan ia dimenangkan oleh Hakim Pengadilan.
Nah, kali ini, pengalaman SP pun mirip seperti itu, hanya soal uang kecil. Yaitu, soal selisih yang diminta dengan paksa seperti kisah di sini. Namun, tentu saja SP tidak melakukan seperti yang dikerjakan David L.Tobing, karena percuma menghadapi orang kecil dengan proses hukum, kecuali dengan menghimbau para pembesarnya membaca rilis ini. Agar ia tahu, bagaiman ajarkan masyarakatnya lebih santun dalam berbahasa!
Mengapa begitu kasar, pekerja sektor informal yang satu ini. Apakah dia tidak tahu siapa SP sebenarnya, yang menjadi pekerja sosial dalam memberdayakan pekerja dan pengusaha sektor mikro dan kecil dalam sebuah komunitas dan yayasan.
Salah seorang pembaca rilis di atas menilai, saat ini masyarakat Bali sudah memandang semua orang selain native adalah objek yang wajib dieksploitasi. Pada akhirnya mereka juga akan mengalami bumerang, karena akan dijadikan objek oleh wisatawan yang berbakat dalam mengelola ideologi “money oriented”.
Masyarakat Bali kini mirip dengan Yunani yang 100 persen mengandalkan wisata sebagai pendapatan utama mereka dengan cara apapun wisatawan dikuras habis. Herannya, begitu terjadi kasus bom di Bali, segera semua tiarap dan memaki kejahatan yang terjadi terhadap diri mereka. Giliran yang tidak suka dengan pemujaan terhadap wisata sebagai andalan, mengatakan,”Itulah, bila hanya mengandalkan kemurahan alam!”
Saran SP kepada pemerintahan Propinsi dan Pemkot Denpasar, agar menyediakan angkutan murah (walau terbatas) ke semua lokasi yang ada di Bali, mulai dari Denpasar, Klungkung, Bangli, Kuta, Sanur, dan seterusnya hingga Seminyak. Bukan malah membiarkan moda angkutan nonformal menguasai dan bertindak seenaknya kepada para pendatang ke sana. Atau memberikan latihan sopan santun kepada para pekerja sektor informal itu.
Bukankah tidak semua orang yang datang ke sana berniat untuk menjadi wisatawan, karena ada juga yang datang untuk sekedar bertanding dalam blogshop demi memenangkan hadiah.
Nah!