"Saudagar" DPR Boleh Berdagang?

Belum lama ini perjalanan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat  (BK-DPR) diributkan karena banyak tingkah mereka yang aneh, dari mulai mengakui transit tapi memakan waktu 2 hari alias dolan-dolan di luar dari skedul hingga alibi Wakil Ketua BK DPR [caption id="attachment_77556" align="alignnone" width="155" caption="Ayo beli!Ayo beli! Furniture Indonesia! yang ada di google.com"][/caption] Nurdirman Munir yang mengatakan mengapa mereka dipersoalkan? Mereka sebelumnya punya skedul ke Yunani demi studi banding tentang etika. Pasal terakhir, Munir  menyatakan keheranan, mengapa mereka dimaki-maki hanya karena menghabiskan  anggran Rp.800 juta sedangkan "closing sales" karena berhasil menggandeng 17 pengusaha Turki membeli furniture Indonesia senilai ratusan miliar tidak dilihat sebagi sisi positif? Ada beberapa pertanyaan yang patut diajukan di sini: Pertama, bolehkan anggota Dewan menjadi duta marketing diluar tugas dan kewajibannya sebagai badan legislasi ?Merujuk alibi Munir, telah terjadi efisiensi dan value added--bila benar kenyataannya seperti yang disampaikan Munir. Kedua, apakah hanya bertumpu pada tugas duta besar atau kementrian terkait saja yang menjadi tanggung jawab dalam memajukan dunia usaha furniture? Silakan menjawab di kolom tanggapan di bawah ini.