Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini tengah menggodok rencana pendidikan militer bagi mahasiswa perguruan tinggi selama satu semester.
Nantinya, pendidikan militer yang dijalankan para mahasiswa tersebut akan dimasukkan ke dalam SKS yang diambil mahasiswa. Para mahasiswa yang lulus pendidikan ini diharapkan ke depan siap menjadi komponen cadangan (komcad) apabila situasi negara dalam perang.
Selain itu, Kemenhan yang saat ini dipimpin Prabowo Subianto juga merupakan salah satu kementerian yang bisa disebut menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kemenhan mendapatkan alokasi dari APBN sebesar Rp 131,2 triliun. Besarnya alokasi ini satu garis lurus dengan "ambisi" Prabowo dalam modernisasi alutsista Indonesia.
Siapa yang tidak akan bangga kalau pertahanan bangsa Indonesia kuat dan didukung oleh alutsista yang modern. Tapi pertanyaannya, apakah saat ini, di tengah ekonomi yang "lumpuh" akibat pandemi Covid-19 hal itu masih relevan? Atau jangan-jangan hal tersebut hanya pemenuhan "syahwat" semata tanpa melihat realitas rakyat yang ekonominya terus tergerus?
Pasalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani secara tidak langsung telah memberi lampu merah tentang penggunaan anggaran oleh Kemenhan. Sri Mulyani menyebut belanja yang sangat besar itu bersumber dari penerimaan pajak yang dibayarkan pengusaha, korporasi, ASN, swasta hingga cukai dan hibah.
Dengan kondisi ekonomi hari ini yang morat-marit, tak tertutup kemungkinan penerimaan negara akan lebih sedikit dari yang ditetapkan. Satu-satunya jalan untuk menutup defisit anggaran tersebut tentunya adalah dengan cara berutang.
Celakalah negeri ini, jika para elitenya hanya memikirkan reputasi, pencapaian, dan dirinya sendiri untuk kepentingan politik tertentu. Padahal saat ini rakyat butuh kehadiran negara dalam perang semesta melawan corona (Covid-19). Perang menghadapi musuh yang tak terlihat (bukan perang fisik) yang mengintai setiap jengkal nafas warga negara.
Dalam konteks ini, saya sepakat dengan yang disampaikan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu dalam sesi wawancara dengan stasiun televisi CNBC.
Di kesempatan itu SBY berharap belanja alutsista ditunda untuk sementara waktu. Bukan semata masalah ekonomi Indonesia yang tengah terdampak akibat Covid-19, namun yang paling penting adalah masalah keberpihakan penguasa terhadap nasib rakyatnya.
Seperti mahfum kita ketahui, hari ini ekonomi masyarakat porak poranda, pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi dimana-mana, biaya pendidikan naik karena penerapan sekolah secara daring, tarif listrik katanya juga membengkak, dan segudang permasalahan pelik lainnya. Harusnya, inilah yang menjadi fokus pemerintah.