Sebagai tenaga pendamping profesional, keberlanjutan kontrak kerja tentu menjadi salah satu aspek penting dalam menjalankan tugas pemberdayaan masyarakat desa. Namun, tak jarang terdapat tenaga pendamping yang tidak mendapatkan perpanjangan kontrak di tahun anggaran berikutnya. Artikel ini akan membahas beberapa alasan umum mengapa hal tersebut terjadi serta bagaimana proses klarifikasi dapat dilakukan.
Alasan Tidak Diperpanjangnya Kontrak
Keputusan tidak memperpanjang kontrak tenaga pendamping profesional didasarkan pada evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPSDM PMD/TT). Beberapa alasan utama tidak diperpanjangnya kontrak di antaranya:
- Tidak Mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan Kontrak Kerja (SPO)
Setiap tenaga pendamping diwajibkan untuk mengajukan SPO jika ingin melanjutkan kontrak kerja mereka. Kegagalan mengajukan SPO, baik karena kelalaian atau alasan pribadi, dapat mengakibatkan nama tenaga pendamping tidak tercantum dalam daftar perpanjangan kontrak.
- Evaluasi Kinerja Tidak Memadai
Evaluasi kinerja menjadi parameter utama dalam menentukan kelayakan perpanjangan kontrak. Kinerja yang dinilai kurang memuaskan (kategori D) atau memadai namun tidak optimal (kategori C untuk Pendamping Lokal Desa) bisa menjadi alasan kontrak tidak diperpanjang.
- Status ASN, TNI/Polri, atau Jabatan Lain
Tenaga pendamping yang terbukti sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI/Polri aktif, perangkat desa, atau yang menduduki jabatan di badan usaha milik negara/desa tidak diperkenankan melanjutkan kontraknya. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas mereka.
- Tidak Lulus Evaluasi Kualifikasi
Selain evaluasi kinerja, kualifikasi tenaga pendamping juga dinilai berdasarkan dokumen administrasi seperti curriculum vitae (CV). Ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dokumen administrasi dapat menyebabkan ketidaklulusan dalam evaluasi ini.
- Lulus Seleksi ASN
Tenaga pendamping yang telah berhasil lulus seleksi menjadi ASN (baik PNS maupun PPPK) akan diberhentikan dari kontrak pendamping profesional. Langkah ini penting untuk menghindari tumpang tindih peran dalam pekerjaan.
Ikuti Artikel tentang desa di Channel WhatsApp Kompasianer DESA :
Pentingnya Proses Klarifikasi
Bagi tenaga pendamping yang merasa keputusan tidak diperpanjangnya kontrak mereka kurang adil atau keliru, tersedia mekanisme klarifikasi. Proses ini memungkinkan mereka menyampaikan alasan dan bukti pendukung kepada pihak berwenang.
Prosedur Klarifikasi
- Penyampaian Melalui Koordinator Provinsi (Korprov)
Tenaga pendamping dapat mengajukan klarifikasi kepada Koordinator Provinsi dengan menyertakan dokumen pendukung, seperti SPO, CV, dan bukti lain yang relevan. Dokumen ini harus valid dan bisa dipertanggungjawabkan, misalnya tangkapan layar sistem yang menunjukkan bukti pengunggahan dokumen.
- Pengiriman ke BPSDM Melalui Koordinator Nasional (Kornas)
Setelah menerima klarifikasi dari tenaga pendamping, Korprov akan mengumpulkan, merekap, dan membuat catatan/rekomendasi mengenai apakah alasan yang diajukan dapat diterima atau tidak. Data tersebut kemudian diteruskan kepada Kornas untuk disampaikan ke BPSDM.
- Batas Waktu dan Format
Proses klarifikasi memiliki batas waktu tertentu. Misalnya, untuk provinsi Maluku, Papua, dan sekitarnya, klarifikasi harus dilakukan sebelum 20 Januari 2025. Selanjutnya, dokumen yang telah direkapitulasi harus diteruskan ke BPSDM selambat-lambatnya pada 23 Januari 2025.