Pengalokasian minimal 20% dari Dana Desa untuk ketahanan pangan kini menjadi salah satu kewajiban yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDT No. 2 Tahun 2024. Kebijakan ini bertujuan memastikan desa dapat berkontribusi pada swasembada pangan, sekaligus membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Namun, apa sebenarnya yang bisa dilakukan dengan anggaran ini, apa yang tidak boleh dilakukan, bagaimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa berperan, dan apa indikator keberhasilan program ini?
Indikator Ketahanan Pangan di Desa
Keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa dapat diukur melalui tiga aspek utama, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.
1. Ketersediaan Pangan di Desa:
- Hasil produksi masyarakat desa: Desa harus mampu memproduksi pangan secara mandiri, memanfaatkan potensi lokal seperti pertanian, peternakan, atau perikanan.
- Lumbung pangan desa: Adanya lumbung pangan sebagai cadangan untuk mengantisipasi kondisi darurat atau ketidakstabilan pasokan pangan.
- Data dan informasi produksi: Desa harus memiliki data akurat tentang hasil produksi dan kapasitas lumbung pangan sebagai dasar perencanaan.
- Keanekaragaman pangan: Pangan yang tersedia harus bergizi, seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
2. Keterjangkauan Pangan di Desa:
- Distribusi dan pemasaran pangan: Kelancaran distribusi hasil produksi dari produsen ke konsumen di desa harus terjamin.
- Bantuan pangan: Ketersediaan bantuan pangan untuk masyarakat miskin, rawan pangan, dan gizi buruk, serta dalam situasi darurat seperti bencana.
3. Pemanfaatan Pangan di Desa:
- Konsumsi pangan bergizi: Warga desa didorong untuk mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan berbasis potensi lokal.
- Keamanan pangan: Pangan yang dikonsumsi harus aman, higienis, dan bermutu, serta sesuai dengan norma agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- Program Makan Bergizi Gratis: Desa melalui BUMDes dapat menjadi mitra penyedia pasokan progam Makan Bergizi
Apa yang Bisa Dilakukan dengan Dana Ketahanan Pangan?
1. Pengembangan Infrastruktur Pertanian:
- Membangun jalan usaha tani dan sistem irigasi untuk meningkatkan produktivitas.
- Menggunakan teknologi pertanian seperti hidroponik atau vertikal farming untuk lahan terbatas.
2. Pengelolaan Lumbung Pangan:
- Memperkuat lumbung pangan desa sebagai cadangan strategis untuk kondisi darurat.
- Mengelola stok pangan secara profesional dengan melibatkan kelompok masyarakat.
3. Pemberdayaan Kelompok Tani dan BUMDes:
- Melibatkan kelompok tani dalam produksi dan distribusi pangan.
- BUMDes dapat bertindak sebagai produsen, off-taker, dan distributor hasil pangan.
Apa yang Tidak Boleh Dilakukan dengan Dana Ketahanan Pangan?