Buku "Teori Politik Islam" yang dikarang oleh Dr. M. Dhiauddin rais yang merupakan Orang yang sangat konsen dalam mengkaji ilmu tentang politik, beliau menemukan kejanggalan pada beberapa teori politik khususnya dalam pengkajian politik Islam.
Dalam sebuah pengalaman yang beliau pelajari sampai pada akhirnya Dr. M. Dhiauddin Rais mengarang sebuah buku tentang "Teori Politik Islam". Saat saya mempelajari ilmu politik baik secara global di Mesir, maupun secara mendetail di Eropa, dan aku mendapat bahwa teori-teori yang diajarkan dalam ilmu politik ini hanyalah teori-teori Yunani, Romawi dan pemikir sejenis di Eropa, saya terus bertanya-tanya: dimana kedudukan pemikiran islam dalam konteks pemikiran politik universal ini? Bukankah dalam Islam ada pemikir-pemikir politik? Dan bukankah Islam telah menghasilkan pemikiran politik?[1]
Kajian dalam politik yang selalu menjadi menarik, karena agama dan negara selalu memiliki hubungan yang amat tidak bisa dipisahkan dalam Islam. Hubungan antara agama dan negara dalam Islam, telah diberikan teladannya oleh Nabi Muhammad SAW sendiri setelah hijrah dari Makkah ke Madinah (Al-Madina, Kota par Excellence)[2]. Islam mengkaji politik begitu komprehensif, tapi esensi daripada politik Islam tidak bisa dilepaskan daripada pedoman Al-Qur'an, hadits dan Musyawarah atau Syura. Politik yeng memiliki sebuah tujuan terwujudnya sebuah keadilan dan itu sesuai dengan apa dalam firman Allah SWT.
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat."(An-Nisa:58).
"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Al-Ma'idah:8).
Hubungan antara agama dan negara yang tidak terpisahkan itu telah diberikan teladannya oleh Nabi Saw sendiri dengan jelas sekali terwujud dalam masyarakat Madinah. Muhammad Saw selama sekitar sepuluh tahun di kota hijrah itu telah tampil sebagai seorang penerima berita suci (sebagai Nabi) dan seorang pemimpin masyarakat politik (sebagai Kepala Negara).[3]
Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki banyak perbedaan, memiliki gelar simbolik yang berbeda-beda antara satu golongan yang satu dengan golongan yang lain. Gelar yang diberikan dalam konsep keimamahan atau kepemimpinan dalam islam memiliki tiga simbolik yang utama dalam Islam, yaitu gelar Imam, Khalifah dan Amirul Mukminin.[4]
Dalam pemilihan pemimpin dalam Islam sangat menjunjung tinggi istilah Musyawarah, kita bisa melihat dalam sejarah Islam peralihan kekuasaan dari Nabi Muhammad ke Abu Bakar dilakukan dengan musyawarah, dari Abu bakar ke Umar walaupun ditunjuk oleh Abu Bakar tapi atas dasar meminta jejak pendapat ke umat Islam pada masa itu. Nah dalam hal ini politik dalam islam sangat menekankan esensi akan musyawarah juga sangat menjunjung tinggi pendapat umat dalam pemilihan pemimpin ataupun dalam mencari sebuah kebijakan. Dalam hal pemerintahan juga, Pemerintahan dalam Islam memiliki perbedaan dengan yang lain. Karena Islam bukan suatu sistem autokrai, bukan sistem agamawan (pendeta) karena dalam islam umat dan Syariat yang memiliki kekuasaan dalam Islam.
[1] Dr. M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam. Penerjemah Abdul Hayyi Al-Katani(Jakarta: Gema Insani Press. 2001). Hlm. XIX.