Menyimak ILC (Indonesia Lawyers Club) terbersit pernyataan Efdinal, mantan ketua BPK (badan Pemeriksa Keuangan) DKI, konon dia membantu seseorang yang tanah sudah diambil pemda DKI tanpa diganti rugi. Terlihat aneh jika seorang auditor meminta lembaga yang diauditnya membeli atau dengan istilah halusnya meminta “ganti rugi” atas sebidang tanah. Sekalipun ini tidak melanggar hukum tetapi secara etika perlu dipertanyakan. Ini juga membuka celah bagi yang lain untuk menerapkan modus serupa tapi tidak sama kepada auditee. Padahal status yang dikeluarkan auditor BPK sangat penting bagi lembaga yang diauditnya.
Terasa menohok saat ketua BPK, Harry Azhar Azis, namanya tercatat oleh Panama Papers sebagai seorang pemilik perusahaan di Chile dan tidak dilaporkan dalam LHKPN. Perusahaan berdiri tahun 2010, tetapi setelah keluar Panama Paper baru dilaporkan kepada presiden dan juga Dirjen pajak kata beliau. Terlebih lagi alamat domisili yang dipakai adalah alamat gedung DPR-RI. Sekalipun katanya tidak pernah terjadi transaksi. Apakah ini melanggar hukum tentu saja tidak. Tetapi etika perlu dipertanyakan sebagai seorang pejabat tinggi negara punya perusahaan diluar negeri dengan alamat domisili tidak benar. Belum lagi pembelaannya ini karena anaknya menikah dengan Warga Negara Chile. Lha anaknya menikah tahun 2014, tapi perusahaan berdiri tahun 2010. Jika pejabat tinggi negara seperti ini, saya malu sebagai warga negara dan rakyat Indonesia, tentu bisa jadi bahan cemoohan dari teman-teman saya yang WN Asing.
[caption caption="sumber : http://harryazharazisnews.blogspot.co.id/2014/08/foto-bersama-menkeu-m-chatib-basri-dan.html"][/caption]
Teramat terang lagi karena saya rakyat Indonesia dan perlu memperhatikan kondisi negara dan pejabat negara. Saya peduli Indonesia karena itu saya menulis artikel ini.
sumber foto : http://harryazharazisnews.blogspot.co.id/2014/08/foto-bersama-menkeu-m-chatib-basri-dan.html
