Belakangan ini banyak kejadian di Indonesia yang terlalu menyita perhatian public, mulai dari kasus pembunuhan polisi yang diotaki seorang jendral, seorang, artis yang melakukan prank laporan KDRT terhadap kepolisian, tragedi kanjuruhan yang mengakibatkan kematian ratusan orang, hingga yang terbaru adalah kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak dan telah menewaskan ratusan anak-anak.
Kejadian -- kejadian yang pastinya terjadi karena ada kesalahan dari pihak-pihak terkait, baik itu badan ataupun orang pribadi yang pastinya punya kompetensi dan punya kewenangan tertentu sehingga bisa menjadi pihak yang dipertanyakan fungsi dan tugasnya.
Dari kejadian-kejadian diatas ada beberapa kata maaf yang dikeluarkan hanya saja tidak sedikit yang berbanding terbalik dengan kelakuan. Di malang misalnya, sempat viral foto ratusan polisi yang sujud pada saat apel pagi, yang katanya gesture sujud itu merupakan wujud dari permohonan maaf dan doa serta bentuk empati dari kepolisian malang terhadap korban tragedy kanjuruhan.
Namun lucunya dalam berbagai konfrensi pers, POLRI justru mengatakan bahwa gas air mata yang mereka tembakkan bukanlah penyebab tragedi kanjuruhan, bahkan sampai ditambah bumbu kalau gas air mata yang mereka gunakan telah kadalursa dan tidak berbahaya.
https://denpasar.suara.com/
Sementara itu seorang artis yang melakukan prank terhadap kepolisian demi sebuah konten yang menurut saya tidak mendidik, sampah, dan tidak layak tayang juga akhirnya men-take down konten mereka, lalu memposting video permohonan maaf sambal berujar bahwa waktunya tidak tepat.
Membuat saya bertanya, apakah ada waktu yang tepat untuk melakukan prank terhadap kepolisian ?
https://www.antaranews.com/
Kasus gagal ginjal akut yang melanda Indonesia belakangan ini malah lebih gila lagi, Badan Pengawas Obat dan Makanan yang seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam peredaran obat dan makanan di Indonesia sampai tulisan ini dibuat, setahu saya tidak pernah meminta maaf.
Yang ada malah menyalahkan kementrian perdagangan hingga industry farmasi dengan berbagai alasan. Entah karena memang adanya tumpang tindih kewenangan, ogah ditunjuk sendirian, atau mungkin lupa kepanjangan dari BPOM apa.
Saya merasa belakangan ini jarang public diperlihatkan permintaan maaf yang tulus, sikap ksatria yang memang berani bertanggung jawab, dan mundur dengan terhormat. Walau mungkin mundur tidak akan menyelesaikan masalah, tapi pertanggung jawaban secara jabatan hingga moril haruslah ditunjukkan dengan tindakan, bukan dengan konfrensi pers atau mungkin postingan video permintaan maaf.