Orang Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara?

Katanya "Orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara ". Tapi nyatanya, mereka meronta di kolong jembatan meminta-minta. Siapa yang harus disalahkan??? Hukumkah? Pemerintahkan? Atau mungkin masyarakatnya? Sedangakn hukum dibuat oleh pemerintah untuk dijalankan oleh masyarakat. Dimana, pemerintah merasa berkuasa untuk tidak mematuhi hukum, karena hukum mereka yang membuatnya. Disisi lain, masyarakat enggan untuk tunduk terhadap hukum karena pembuat hukum saja acuh terhadap hukum. Sementara hukum itu sendiri diam membisu melihat keadaan yang semakin tidak menentu.

Anak-anak yang seharusnya mengenyam pendidikan, mearasakan bagaimana bahagianya menuntut ilmu harus nerjuang melawan teriknya mataharai di perempatan-perempatan jalan, di lampu-lampu stop menjajalkan berbagai jenis makanan ringan untuk di jual yang bahkan mungkin tak ada satupun orang yang melirik dagangannya. Nenek-nenek usia lanjut, renta dan bahkan sudah tak mampu lagi untuk menggendong bakul harus berjuang sekuat tenaga untuk menggendong bakul tempat menaruh dagangannya dan ketika ada yang membeli itupun karena rasa iba. Laku benarkah masih bisa dikatakan bahwa orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara?

Sungguh miris nasib negeri ini, negeri dengan sejuta kekayaan yang seharusnya mampu untuk membiayai seluruh hidup rakyatnya tanpa ada yang harus bekerja mati-matian memeras keringatnya hanya demi mencari sesuap nasi. Memang benar kata pepatah di negeri ini " orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin ". Para milyader-milyader negara yang jumlah hartanya sudah tidak dapat dihitung dan bahkan tidak tahu lagi untuk diapakan hartanya hanya bersenang-senang dengan kehidupannya sendiri, para tikus-tikus berdasi yang semakin hari semakin rakus menggerogoti harta negara yang sudah susah payah dubayar oleh rakyat dari pajak.

Jika seperti ini, yang harus dipertanyakan adalah dimanakah NKRI? Maka jawabannya adalah NKRI ada diujung tanduk kehancuran, jika tetap seperti ini bisa jadi Indonesia akan semakin terpecah belah tanpa adanya kesadaran dari para pemegang tinggi kekuasaan negara untuk merubah nasib rakyat dan juga negeranay.