Kinerja polisi belakangan ini melenceng dari tugas dan peran polisi sebagai pengayom masyarakat. Itulah kenyataan yang dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di berbagai daerah. Padahal polisi merupakan aparat yang bersinggungan langsung di masyarakat, sosok yang lebih dekat dan mengenal masyarakat setempat secara humanis.
Peristiwa pembakaran Polsek Sugapa Kab. Intan Jaya, Papua tanggal 28 Agustus 2016 oleh masyarakat setempat dipicu penembakan anggota BKO Brimob terhadap remaja 15 tahun di wilayah tersebut. Peristiwa hampir serupa yaitu aksi protes dan penyerangan Polsek Pontianak Timur tanggal 30 Agustus 2016 oleh ratusan warga Kampung Beting. Aksi ini tidak dapat dibendung karena masyarakat tidak terima dengan penangkapan dan penembakan residivis yang berujung kematian.
Sederet kasus yang terjadi pada bulan Agustus ini menjadi indikasi bahwa kinerja polisi sangat dipertanyakan. Masyarakat setempat menilai adanya sikap arogan pihak kepolisian dalam menangani berbagai kasus tindak kejahatan. Di sisi lain, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyanggah kerusuhan tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi antara polisi dan masyarakat sekitar. Suatu jawaban yang sangat janggal terdengar di telinga masyarakat luas mengingat kapasitas polisi dapat terjun langsung dan membaur di tengah masyarakat.
Efek sederet konflik antara masyarakat dengan polisi pada akhirnya menimbulkan beragam pertanyaan yang mengarah pada Polri selaku aparat sipil yang mengatur ketertiban dan hukum di Indonesia. Polri sebagai institusi besar yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden harus melakukan evaluasi secara menyeluruh. Fungsi Polri yang seharusnya sebagai pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat namun faktanya bertolak belakang dengan realita yang ada. Lebih jauh lagi, dampak dari arogansi polisi, banyak oknum polisi sudah melewati batas kewajaran, mengabaikan nilai humanis dan sering melakukan pelanggaran HAM?
Slogan Transparansi yang sering digunakan kepolisian dalam berbagai fungsi dan pelaksanaan tugas sepertinya hanya menjadi hiasan saja. Banyak kasus ditangani polisi dengan segala arogansinya yang jelas-jelas sudah melewati batas kewajaran dan mengarah pada pelanggaran HAM, akan tetapi lewat begitu saja seperti tertiup angin. Sudah banyak pelanggaran HAM yang dilakukan Kepolisian mulai dari Brimob, Densus 88 dan Korps Polisi lainnya. Beragam cara dilakukan untuk menutupi setiap kejanggalan dan pelanggaran demi mengalihkan citra negatif di masyarakat.
Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menilai, organisasi kepolisian yang cenderung tertutup dirasa tidak ideal untuk diterapkan di negara demokrasi, seperti di Indonesia. Menurut dia, organisasi kepolisian bukan bagian dari militer, melainkan organisasi sipil, yang berarti di dalam birokrasinya harus terbuka. Seharusnya, polisi mengutamakan komunikasi dua arah, bukan monolog seperti yang sudah-sudah.
Jika Polri tidak segera berbenah diri dan melakukan evaluasi, bukan tidak mungkin jika masyarakat Indonesia tidak akan mempercayai lagi kinerja kepolisian. Padahal, masyarakat mengharapkan polisi yang baik, yang tidak berbeda kedudukannya dengan masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dari tahun ke tahun semakin mengalami penurunan. Banyak permasalahan dan kasus di negeri ini yang menjadi tanggung jawab polisi namun justru melahirkan permasalahan baru yang mengarah pada pelanggaran HAM seperti kekerasan dan penembakan yang berujung pada kematian.
Tanda tanya selanjutnya yaitu apakah sanggup polisi menangani kasus yang lebih besar seperti terorisme? Polisi memang berwenang dalam penyelesaian secara hukum terhadap kasus terorisme, akan tetapi aksi pencegahan, penanganan dan penanggulangan yang dilakukan polisi banyak tercatat dalam data-data pelanggaran HAM.
Ini jelas sekali tidak sesuai dengan apa yang digembar-gemborkan kepolisian jika Polri selalu mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM dalam pelaksanaan tugas. Masyarakat menunggu bukti peran kepolisian yang sebenarnya, jangan sampai masyarakat terus menerus menjadi korban arogansi polisi.