Bismillah,
Assalamu alaikum wr wb.
Kepada ysh. Presiden RI dan anggota kabinet, Ketua dan anggota MPR RI, Ketua dan wakil ketua DPR RI, Kapolri di Jakarta, Panglima TNI, dan seluruh rakyat Indonesia di mana saja.
Dengan mengucap syukur kepada Tugan YME alhamdulillah negara kita masih berdiri kpkoh tetapi sejak lama ada indikator yang perlu dicermati supaya tidak menjadi negara gahal atau bangkrut. Pertama, hutang negara makin la.a makin besar. Kedua, devaluasi rupiah sudah semakin parah. Lebih dari 3800 persen telah terjadi devaluasi nilai rupiah sejak kita merdeka.
Karena itu sebagai rakyat biasa maka penulis ingin mengusulkan hal-hal sebagai berikut.
Otonomi daerah kita tak jelas
Sejak diundangkannya banyak peraturam perundang-undangan di negara kita tentang otonomi daerah sekitar dasa warsa 1990-an maka telah terjadi pembengkakkan keuangan negara untuk membiayai otonomi. Sudah 514 kabupaten dan kota dan 38 provinsi terbentuk. Ini semua sangat tidak sejalan dengan masih banyaknya kementerian departemen dan kembaga negara di tingkat pusat yang mengakibatkan pembelanjaan untuk pegawai sangat besar sehingga negara perlu berhutang. Ribuan trilyun uang negara hanya untuk belanja pegawai.
Kembalikan ke otonomi provinsi
Sehubungan dengan banyaknya pegawai eselon di semua kabupaten kota yang berjumlah 514 dengan masing-masing ratusan pegawai eselon maka berarti ini telah terjadi pemborosan keuangan negara dan daerah. Setiap wilayah kabupaten kota perlu anggota DPRD yang berkisar antara 25 sampai 50 orang. Ini jelas sangat memberatkan APBD wilayah otonomi tersebut. Padahal kita ada DPRD provinsi dan pegawai eselon provinsi juga sangat banyak.
Atas dasar itu penulis menyarankan hal-hal berikut: