Sulitnya mencapai titik temu adalah sebuah gambaran yang rumit terjadi di gedung DPR akhir-akhir ini. Dalam situasi normal semestinya sudah terjadi musyawarah untuk mufakat dalam menyikapi dan menyelesaikan konflik internal di lembaga perwakilan itu. Perdebatan yang seru merupakan hal yang lumrah dalam setiap rapat apapun untuk mencari solusi yang terbaik. Yang menarik bukan karena itu, tetapi sidang-sidang DPR ternyata terbelah menjadi dua kubu untuk mempertahankan dan membenarkan posisinya masing-masing. Dibentuknya kubu koalisasi di DPR sebenarnya malah justru membawa sentimen-sentimen partai.
Kita semua akan mengalami kejenuhan bila janji ketua DPR optimis dapat menyelesaikan konflik tidak segera tercapai. Wajarlah apabila ada sekelompk masyarakat yang kesal dan jengkel kemudian mengajukan ke mahkamah konstitusional untuk membubarkan DPR meskipun belum dibekali dasar hukum yang jelas dan kuat. Kita semua juga sangat berharap kisruh di DPR segera berakhir karena pekerjaan rumah sudah menuntut untuk segera dikerjakan. Menetralisir munculnya demo-demo kenaikan harga BBM, menyalurkan aspirasi rakyat tentang program jaring pengaman sosial bukankah itu bagian dari tugas DPR yang sudah ada didepan mata? Harapan dari masyarakat sangat besar karena DPR lah yang sejatinya menjadi wakil rakyat untuk menjembatani aspirasi yang berkembang. Tapi kenyataannya kekisruhan masih terus berlanjut. Rapat DPR memang bukan menjadi urusan rakyat. Tetapi rapat tanpa adanya titik temu, bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada DPR.
Belajar dari kejadian ini jelaslah bahwa siapapun yang duduk sebagai anggota DPR sebaiknya disumpah untuk bersedia keluar dari partainya. Bila perlu diberi aturan yang tegas agar lebih fokus berkerja sebagai wakil rakyat. Rasanya tidak adil ketika menjelang pemilu rakyat menjadi rebutan banyak partai untuk menjadi pendukungnya, tetapi setelah pemilu usai dan terpilih menjadi anggota DPR malah larut dalam situasi konflik yang berkepanjangan.