Atas kondisi fakta akhirnya terjadi rusuh suporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), seharusnya Sekjen PSSI, bersikap arif dan menyadari mengapa rusuh tetap terjadi. Bukan malah sebaliknya mengecam dan menyesali!
Rusuh suporter tidak bisa hanya disesali dan dikecam! Sejak Ratu Tisha dan para petinggi sejawatnya menjabat, apa yang sudah PSSI berikan untuk publik sepak bola nasional dari timnas senior yang menjadi tolok ukur prestasi sepak bola nasional di kancah Asia Tenggara, Asia, dan dunia?
Apa akar masalah mengapa suporter rusuh bahkan di event resmi FIFA? Saya berpikir bahwa rusuhnya suporter di SUGBK saat Malaysia tandang ke Indonesia, adalah bagian dari bola salju yang selama ini diciptakan oleh PSSI sendiri.
Kompetisi yang penuh karut-marut, namun justru menjadi mesin uang PSSI karena Komisi Disiplin (Komdis) Justru memanfaatkan situasi tersebut.
Dari rusuh suporter, kericuhan, dan perilaku pemain, pelatih, ofisial, semua tak luput dari agenda Komdis mendulang rupiah demi rupiah.
Khusus untuk perilaku suporter yang hampir sulit sembuh dari sikap rusuh dan anarkis, PSSI seolah tutup mata dan dengan enaknya menyerahkan tanggung jawab kepada klub dan bukannya turut mengedukasi suporter lewat program jitu.
Bukannya mencerdaskan suporter menjadi pendukung sepak bola yang bermartabat, malah lebih banyak menghukum dan mendenda klub atas perilaku suporter yang negatif.
Aksi rusuh suporter di SUGBK, saat awal SUGBK usai direnovasi, malah dipikirkan oleh Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) di bawah Kementrian Sekretariat Negara.
PPKGBK bahkan mengundang saya menjadi narasumber, bagaimana menjinakkan suporter sepak bola Indonesia agar naik kelas dan bermartabat.
Namun, kendati program telah saya buat, PPKGBK berpikir bahwa, program mengedukasi suporter secara umum, adalah wewenang PSSI.
Nah, bila selama ini Komdis PSSI gemar mengambil denda dan menghukum suporter di klub Liga Indonesia karena rusuh dan anarkis, saat suporter rusuh di SUGBK dan mendukung Timnas, siapa yang akan Komdis PSSI kenai sanksi hukum dan denda?