Surat Terbuka untuk Presiden RI: Sanctuary Indonesia

Oleh Sumbo Tinarbuko

(foto: dok. mazda Jopra)

Yth, Presiden Republik Indonesia, salam Indonesia.

Presiden yang terhormat, tanggal 17 Agustus sebentar lagi menjelang, foto di atas berikut pertanyaan-pertanyaan getir yang dituliskan si empunya‘rombong’ yang diletakkan di atas sepeda motor berplatnomor A 4197 VI adalah representasi rintihan kawula alit yang merupakan bagian dari masyarakat bawah yang menginginkan keberadaan bangsa dan negara Indonesia dalam keadaan sanctuary.

Merujuk Kamus Inggris Indonesia anggitan John M. Echols dan Hassan Shadily (1992:500),sanctuary dipahami sebagai: 1) bagian dari gereja dekat altar,2) tempat perlindungan, 3) cagar alam, 4) perlindungan. Dalam konteks berbangsa dan bernegaradi tanah Indonesia, sanctuary dimaksudkan sebagai sebuah wilayah, tempat publik berlindung dalam suasana sejuk, nyaman, dan aman. Kata ‘sejuk’ di sini dikonotasikan dengan tersedianya tempat menggelar hidup dan kehidupan yang sejuk demi mengkondisikan perikehidupan dan kinerja rakyat Indonesia yang dinamis, aktif, kreatif dan produktif.

Akankah rintihan warga masyarakat yang direpresentasikan dalam wujud goresan tangan sang pemilik motor berplatnomor A 4197 VIakan terwujud? Betulkah Indonesia bukan tanah airku? Betulkah tanah tempat kita berpijak masih ngontrak? Betulkah untuk mendapatkan air harus beli?Bagi sebagian besar warga masyarakat, pertanyaan tersebut di atas semakin menjauhkan kata sanctuarypada realitas sosial yang sebenarnya.

Presiden yang terhormat, dalam benak warga masyarakat, hal itu terjadi, karena anggota dewan, pejabat publik dan elit politik enggan memikirkan nasib rakyat yang seharusnya disejahterakan dan diayomiharkat dan martabatnya. Dengan demikian, posisi mereka tidak lagi dimaknai sebagai pelayan publik yang berperan sebagai pembimbing, pembombong (motivator), dan pemomong (pelindung, melindungi) warga masyarakat yang selalu legawapikiran dan hatinya untuk nyandang (memakai, menggunakan) dan nyanding (berdampingan) segala kebutuhan moril dan materiil warga masyarakatnya.

Artinya, bagi warga masyarakat, mereka sudah tidak dipahamilagi sebagai pembimbing yang senantiasa membimbing rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan lahir batin. Mereka tidak lagi disematkan sebagai pemomong yang senantiasa merawat, memelihara harkat dan martabat rakyatnya menjadi pribadi yang tangguh, kreatif dan komunikatif. Mereka tidak lagi dimaknai sebagai pembombong bagi rakyatnya manakala situasi perekonomian dan kondisi jagad raya sedang tidak berpihak pada warga masyarakat.

Presiden yang terhormat, pesimisme warga masyarakat semakin menderu manakala pemerintah, pejabat publik, anggota dewan dan elit politik cenderung tidak mampu lagi menjalin hubungan kekeluargaan yang didasarkan pada semangat untuk melindungi dan melayani warga masyarakat berdasarkan asas komunikasi cinta. Dampak moral dan sosialnya, mereka kehilangan ‘kesaktian’ dalam memperjuangkan hak hakiki kemanusiaan warga masyarakat untuk hidup aman dan nyaman, murah sandang, pangan dan papan, serta terjaminnya ketersediaan lapangan pekerjaan.

Ironisnya, mereka sebagai representasi pemimpin bangsa, lebih senang mendengarkan suara pembisik yang ada di sekelilingnya, maka kebijakan yang ditelurkannya punsemakin menjauh dari suara dan kebutuhan hakiki kemanusiaan warga masyarakat. Sebaliknya, mereka justru suka sekali mempertontonkan pertunjukan teater dengan juluk ‘adigang, adigung, adiguna’(sifat menyombongkan diri akan kekuatan, kekuasaan, dan kepandaian yang dimilikinya)di depan panggung kerumunan rakyat jelata yang sedang mengalami kesulitan materi dan finansial untuk menghidupi dirinya pribadi bersama keluarganya dalam tataran kehidupan yang sangat minimal.

Presiden yang terhormat, para elit politik,pejabat publik, dan anggota dewan cenderung mengedepankan libido ‘lapar dan haus kekuasaan’. Dalam benaknyasenantiasa disesaki berbagai upaya agar mereka mampu memuaskan ‘rasa lapar’ dan ‘dahaga kekuasaan’ dengan memperebutkan jabatan yang diyakini akan menenangkan gejolak hasrat perut yang kelaparan demi meraih berbagai atribut kekuasaan berbentuk: pangkat, derajad, dan martabat. Mereka senantiasa menggagas dan melaksanakan segala macam kebijakan dengan menggunakan ukuran diri sendirinya atau kelompok massa pendukungnya yang jumlahnya relatif kecil dari keseluruhan jumlah rakyat Indonesia yang dipimpinnya. Mereka lebih suka membuat target finansial berbentuk perilaku korupsi dalam ranah zona nyaman demi kemapanan harta benda duniawi. Akibatnya, wong cilikmenjadi terluka hati dan perasaannya akibat kebijakan para pemimpin yang kurang bijaksana.

Meningkatnya jumlah pengangguran merupakan efek domino dari terbatasnya lahan pekerjaan serta merebaknya kriminalitas dan kejahatan masyarakat adalah secuil realitas sosial yang menggelayut di pelupuk mata buah dari kebijakan pemerintah, pejabat publik, anggota dewan dan elit politik yang tidak bijaksana.

Presiden yang terhormat, hal tersebut masih disuburkan dengan jumlah status sosial rakyat miskin yang bertambah banyak dari waktu ke waktu. Harga sembako menjadi mahal yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat. Demikian pula dengan biaya pendidikan yang nominalnya selangit dan meningkatnya jumlah pengangguran dari kalangan masyarakat terdidik. Belum lagi masalah korupsi yang semakin subur, serta minimnya perhatian pada petani dan hasil pertanian. Hal tersebut masih ditambah lagi dengan kerusakan lingkungan akibat polusi, kebakaran hutan, tanah longsor, banjir, dan bencana alam yang tidak segera teratasi dengan baik.

Puncak kesengsaraan semakin lengkap dengan rendahnya derajat kesehatan masyarakat yang sehat. Keprihatinan yang menyakitkan itu masih diperberat lagi dengan jasa pengobatan dokter, paramedis dan harga rawat inap rumah sakityang semakin tidak terjangkau, meski sudah diupayakan adanya asuransi kesehatan.

Presiden yang terhormat, semua masalah sosial, budaya, pendidikan, pertanian, ekonomi dan kesehatan yang menggendap di bumi Indonesia ini, oleh pemerintah, pejabat publik, anggota dewan, dan elit politik hanya dianggap angin lalu. Kalaupun diatasi, jalur politiklah yang menjadi panglimanya. Ujung dari semua itu hanyalah retorika dan empati sesaat yang seolah-olah dianggap mampu menyelesaikan semuanya. Realitas sosialnyanya semu belaka!

Pada titik ini sanctuary semakin menjauh dari hati dan pikiran masyarakat. Hal itu menjadi sangat miris manakalaanggota dewan, pejabat publik dan elit politik terkesan tidak berkehendak hati menjadi pelayan publik yang sesungguhnya. Mereka justru ‘merasa sangat berbahagia’ ketika rakyatnya bertubi-tubi menderita akibat  pernyataan dan komentar mereka yang menyinggung nalar perasaan paling dalam dari warga masyarakat yang seharusnya dilayani dan dilindungi dengan segenap hati.

Presiden yang terhormat, untuk itu, demi membentangkan harapan mulia warga masyarakat, tidak ada salahnya para elit politik, anggota dewan, pejabat publik, dan pemerintah bahu membahu menciptakan sanctuary Indonesia. Jika pemerintah beserta warga masyarakat yang diayomi dan dilindunginya mampu menghadirkan sanctuary Indonesia yang sesungguhnya, dalam suasana yang sejuk, sehat, bersih, tertib, aman dan nyaman, murah sandang pangan dan papan serta tersedianya lapangan pekerjaan, akan menyejukkan, menentramkan dan menyejahterakan hidup dan kehidupan warga masyarakat untuk mengisi hidup dan kehidupannya sebagai manusia Indonesia yang bermartabat dalam arti sebenarnya.

Presiden yang terhormat, demikian surat terbuka ini, semoga berkenan membaca dan menindaklanjutinya dalam sebuah gerak langkah yang sesungguhnya dan dalam karya nyata yang sebenar-benarnya, agar sanctuary Indonesia segera terwujud. Dengan demikian rakyat Indonesia dapat segera menikmati hidup sehat, nyaman, aman, dan tenteram di Negara Republik Indonesia ini.

Terima kasih. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 67. Merdeka!

*)Sumbo Tinarbuko (www.sumbotinarbuko.com) adalah Pemerhati Budaya Visual dan Dosen Komunikasi Visual ISI Yogyakarta.Penulis bisa dihubungi di jejaring sosial twitter dengan akun @sumbotinarbuko