Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Barat, Parlindungan hadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen (Dukman) Semester I Tahun 2023 yang diselenggarakan di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta. (17/7)
Pelaksanaan pembukaan kegiatan yang sama tersebut juga dihadiri secara virtual oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM bersama sejumlah jajaran di Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat.
Dalam pembukaan kegiatan itu, sejumlah hal penting disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen. Pol Andap Budhi Revianto diantaranya, Ia mendorong jajaran untuk melakukan pengendalian yang merupakan sebuah sistem, satu bagian yang tidak terpisahkan dari bagian lain.
"Sehingga dibutuhkan suatu pengendalian manajemen, pelaksanaan, proses, dan siklusnya, sehingga berdampak terhadap organisasi" sambungnya
Andap menambahkan, sistem pengendalian manajemen adalah sistem dalam menentukan penerapan strategi dan upaya mencapai tujuan orang melalui fungsi pengendalian setiap aktiviyas yang terjadi;
Untuk itu, kata Ia, dibutuhkan proses, fokus utama, unsur penting, kegiatan, dan ruang lingkup, Melalui fungsi- fungsi pengendalian memiliki fungsi kritis.
Sekjen juga mendorong jajaranya agar lebih proaktif untuk cepat bergerak.
"Jika sebelumnya bekerja reaktif, sekarang kita menyerang, proaktif, sehingga mampu mencegah berbagai implikasi dan efek buruk" pungkas salah seorang Pimti Madya di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu.
Sebelumnya, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan mengaku bahwa jajarannya akan senantiasa berupaya mendukung kebijakan pimpinan di Kemenkumham dalam rangka pencapaian target kinerja.
"Jajaran Kemenkumham Sulbar akan terus berupaya membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien" sambungnya
Lebih lanjut Parlindungan juga akan mendorong jajaran untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan dan BMN di seluruh satuan Kerja.
"Sehingga, dapat memberi kontribusi bagi Kementerian Hukum dan HAM" tutupnya