Jakarta -- Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat, Robianto, menekankan kepada jajaran untuk segera melakukan pemutakhiran data pemilu, sehingga warga binaan di Lapas dan Rutan di Sulbar dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu mendatang.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan (Rakernispas) Tahun 2023 bertajuk Tranformasi Pemasyarakatan Semakin PASTI berAKHLAK, Indonesi Maju,
Kadiv Pemasyarakatan telah melakukan percepatan pemutakhiran data pemilu untuk wilayah Sulawesi Barat.
"Dengan berkoordinasi dengan Pihak terkait, diantaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat " sambung salah satu Pimti Unit Wilayah Pimpinan Menkumham, Yasonna itu (17/2)
Hal itu dilakukan, sebagai tindaklanjut atas arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga.
"Yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Parlindungan agar seluruh jajaran pemasyarakatan memaksimalkan pemenuhan hak pilih bagi warga binaan pada Pemilu 2024" tuturnya
Tak hanya, Robianto mengaku, hasil koordinasi dengan Dukcapil provinsi Sulbar, WBP yang belum memiliki NIK dapat difasilitasi untuk melakukan perekaman KTP sesuai ketentuan yang berlaku
Rakernispas yang diikuti Robianto berlangsung selama tiga hari hingga Jumat, 17 Februari 2023. Kegiatan ini juga membahas terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang diyakini dapat mengahdirkan semangat perubahan dan membawa kemajuan untuk Pemasyarakatan.