(Dokpri)
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Faisol Ali menyebut akan terus membangun sinergi dengan Pemerintah daerah.
"Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat terus berupaya membangun kolaborasi dan sinergitas dengan Sejumlah Pihak, tak terkecuali dengan Pemerintah daerah" ujar salah satu Kakanwil Institusi Menkumham, Yasonna itu di sela-sela kesempatannya
Faisol Ali menilai, dalam hal pengharmonisasian produk hukum daerah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat akan terus memberikan pelayanan terbaik.
Terkait dengan dengan hal itu, Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat ikut dilibatkan pembahasan rancangan peraturan gubernur tentang Peta Jalan Penurunan Stunting yang dilaksanakan di Biro Hukum Pemprov Sulawesi Barat, 21 Desember 2022
Dalam kesempatannya, Kasubid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Arpan Rinaldy dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Pembentukan Rancangan Peraturan Perundang-undangan termasuk rancangan peraturan gubernur haruslah mengikuti beberapa tahapan.
"Sehingga output yang dihasilkan taat asas dan memiliki hasil guna" ujarnya saat mewakili Kemenkumham Sulawesi Barat
Untuk itu, ia menilai proses penyusunan sebaiknya melibatkan seluruh pihak Terkait.
"Termasuk pengharmonisasian yang merupakan domain Kemenkumham dapat berjalan lebih singkat dan efektif" sambungnya