Mamuju - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Barat, Alexander Palti, menyampaikan bahwa koordinasi sangat penting dalam menyamakan persepsi terkait regulasi terbaru yaitu Permenkumham No 22 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2021, serta teknis pengumpulan data kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi Barat.
Hal itu disampaikan Alexander Palti pada pelaksanaan rapat Koordinasi Persiapan Penilaian Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM sesuai dengan Permenkumham No 22 tentang Kriteria Kabupaten Kota Peduli HAM Tahun 2021 dengan instansi terkait secara virtual di Ruang Baharauddin Lopa Kantor WIlayah, Selasa,( 22/02)
"Untuk mendapatkan penghargaan Kabupaten Peduli HAM, Pemerintah Kabupaten harus memenuhi beberapa kriteria yang didasarkan pada Hak Sipil dan Politik serta Hak Ekonomi Sosial dan Budaya" ucap Palti.
Palti menyebut, di tahun 2020 dari 6 Kabupaten yang di Provinsi Sulawesi Barat, ada 5 Kabupaten yang mendapatkan penghargaan Kabupaten Peduli HAM, yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu.
"Serta Penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas Capaian 50 % Plus 1 yang diraih Kabupaten di Sulawesi Barat" sambungnya
Tak hanya itu, ia mengakui bahwa pada tahun 2021 Penilaian Kabupaten Peduli HAM ditiadakan karena adanya pandemi COVID-19 yang terus meningkat.
Dalam kesempatan tersebut, di ruang kerjanya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, H. M Anwar berharap agar Pemerintah Daerah dapat memahami dan mengimplementasikan Kriteria Kabupaten Peduli HAM yang didasarkan kepada terpenuhinya hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, Hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan.
"oleh karena itu melalui koordinasi tersebut diharapkan bisa memberi masukan dalam menyamakan persepsi dan saling memberikan informasi" pungkas Anwar
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plt Kepala Bidang HAM, Andi Fahrizal, serta hadir sebagai narasumber Fitria dari Ditjen HAM, dan Nurmilu dari Biro Hukum Pemprov Sulbar.