Pemerintah Budidayakan Kelompok Kekerasan Antiperbedaan

Pemerintah dinilai tidak hanya membiarkan kelompok kekerasan melakukan tindakan kriminal, bahkan secara tidak langsung juga membuat mereka makin leluasa bertindak seenaknya sendiri. Pemerintah dinilai membudidayakan kelompok kekerasan antiperbedaan.

”Kalau kita menghargai perbedaan, tentu juga memaklumi adanya kelompok ekstrem antikeberagaman. Yang menjadi masalah, pemerintah yang membiarkan tindak kriminal kelompok antikeberagaman terhadap pihak yang berbeda agama, bahkan sesama. Kelompok antitoleransi seperti di-encourage penguasa,” kata putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Inayah Wahid, dalam Sarasehan Quo Vadis Pluralisme di Kelenteng Gudo, Jombang, Jawa Timur, Sabtu, 7 Desember 2013.

Inayah tampil di hadapan umat lintas agama di kelenteng yang terletak tidak jauh dari Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Ia mengingatkan, tugas aparat pemerintah melindungi rakyat yang dianiaya, bukan menentukan seseorang atau kelompok menganut ajaran sesat.

”Ada undang-undang yang melindungi seluruh warga Indonesia dari penganiayaan. Itu tugas pemerintah menegakkan undang-undang dan melindungi warganya,” ujar Inayah, disambut tepuk tangan hadirin peringatan empat tahun wafatnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.

Salahuddin Wahid, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng mengungkapkan, semua agama pasti diyakini paling benar oleh penganutnya. Namun, itu bukan menjadi penghalang membangun persaudaraan serta memajukan bangsa. Dia mengatakan bahwa sebelum agama besar yang ada berkembang di Indonesia, sudah ada agama-agama lokal asli Nusantara. Selanjutnya, agama besar seperti Buddha, Hindu, Islam, Kristen masing-masing memberikan sumbangan dalam peradaban bangsa.

Lebih lanjut dia mengatakan, kalau tujuh kata dalam Piagam Jakarta tetap dicantumkan, bentuk Indonesia tentu minus daerah-daerah yang tidak setuju dengan aturan tersebut. Oleh karena itu, para ulama dan pendiri bangsa bersikap bijak untuk tidak mencantumkan tujuh kata Piagam Jakarta dan membangun kesetaraan.

Salahuddin berharap pemerintah bisa tegas menghadapi tindakan kekerasan atas nama agama. Ia merasa sangat heran dengan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang datang ke Sampang, tetapi meminta penyelesaian masalah pengungsi Syiah dilakukan Gubernur Jawa Timur, Bupati, dan Majelis Ulama Indonesia.

Sahabat dekat Gus Dur, Bingky Irawan, dalam kesempatan yang sama mengisahkan berbagai pengalamannya bersama Gus Dur, termasuk saat memberikan ceramah tentang Khonghucu di hadapan ribuan santri untuk saling membuka wawasan dan menghargai perbedaan.

Dalam kesempatan tersebut Konsul Jenderal Amerika Serikat di Surabaya Joaquin F Monseratte mengatakan, Indonesia adalah negara plural. Itu realitas yang tidak bisa ditawar. Warga AS yang punya akar Eropa-Kristiani pun kini menghormati warga AS dengan latar budaya berbeda, seperti Asia Timur, Pakistan, dan India, yang menjadi rakyat dengan hak dan kewajiban setara.

”Gus Dur adalah bapak rekonsiliasi Indonesia pada awal 2000-an ketika kondisi Indonesia sangat memprihatinkan sebagai bangsa. Itu warisan yang harus diteruskan,” lanjutnya.

Tampil pula budayawan Putu Sutawijaya yang menggarisbawahi jasa dan warisan Gus Dur tentang perbedaan adalah karunia yang memperkaya kebangsaan Indonesia.

Acara mengenang Abdurrahman Wahid ditutup dengan pembacaan doa dari perwakilan pemuka agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Salam damai penuh cinta.

***

Minggu, 8 Desember 2013

Suko Waspodo

www.sukaidea.com