Netralitas TNI-POLRI, Netralitas SBY

Sebulan menjelang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan jajaran TNI-Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta bersikap netral, tidak memihak salah satu pasangan peserta Pilpres 2014.

Mungkin saja peringatan ini berkaitan dengan adanya dukungan para purnawirawan kepada masing-masing pasangan Pilpres, baik pasangan Prabowo-Hatta Rajasa maupun Jokowi-JK. Dukungan para purnawirawan ini mungkin saja, menurut SBY akan membawa jajaran TNI-Polri "ikut-ikutan" seniornya yang sudah menjadi sipil.

Atau, karena SBY sudah tak lagi menjadi Capres sehingga Dia tahu bahwa selama ini TNI-Polri cenderung mendukung ke salah satu pasangan Pilpres, seperti yang dialaminya dua pilpres sebelumnya. Atau apalah, kita semua tak tahu alasannya.

Namun, apa pun alasannya, TNI-Polri adalah alat negara yang tak bisa dipergunakan untuk kepentingan golongan mana pun. TNI-Polri yang dimiliki Indonesia berdiri tegak untuk kepentingan bangsa dan negara, dan sudah sapatutnya menjaga netralitasnya.

Bila TNI-Polri diberi peringatan keras untuk menjaga netralitasnya pada Pilpres 2014 ini, begitu juga sepatutnya SBY juga tetap menjaga netralitasnya. Mengapa? Karena posisi SBY, yang selain sebagai Kepala Negara (Panglima Tertinggi TNI-Polri), juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Nah, bila sebagai pimpinan partai, SBY tidak bisa menjaga netralitasnya, ini sama halnya dengan posisinya sebagai Panglima Tertinggi TNI-Polri tidak mampu menjaga netralitasnya kepada dua pasang peserta Pilpres 2014.

Jajaran TNI-Polri harus netral, begitu juga SBY wajib netral, tidak memihak kepada salah satu peserta Pilpres 2014.