Tol laut. Demikian tajuk program yang disampaikan Joko Widodo bersama Jusuf Kalla, dalam masa kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode
2014-2019. Ya terkait Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Apa itu tol laut? Apa jalan tol di atas laut? Tol laut bukan jalan tol yang dibangun diatas laut. Tol laut merupakan pelayaran terjadwal, regular atau tetap pada rute yang sudah ditetapkan. Ada atau tidak ada muatan kapal tol laut akan jalan secara rutin pada rute yang sudah ditetapkan pemerintah dalam hal ini kementerian perhubungan.
Tarif angkatan kapal tol laut lebih murah karena biaya pelayaran disubsidi pemerintah. Tol laut merupakan pelayaran langsung dari daerah produsen (Jawa) ke daerah konsumsi bukan di wilayah pelayaran komersial. Umumnya rute tol laut tidak dilayari kapal komersial. Pemerintah menugaskan kepada PELNI untuk menjalani 6 rute trayek tol laut sejak akhir 2015 lalu.
Diyakini, dengan adanya tol laut dapat menekan disparitas harga barang antar daerah khususnya di timur Indonesia dibandingkan dengan harga barang-barang sejenis di daerah barat Indonesia; serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan, daerah terluar, daerah terisolasi dan daerah tertinggal.
Memiliki perhatian khusus soal laut, Joko Widodo didampingi Jusuf Kalla yang dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih, pada 22 Juli 2014 menyampaikan pidato kemenangannya di atas kapal yang tengah bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta. Indonesia sebagai poros maritim dunia, demikian salah satu hal yang disampaikan Presiden yang kerap dipanggil Jokowi.
Pada kesempatan yang berbeda, Presiden mengatakan kita harus bekerja keras untuk membangkitkan kembali budaya maritim nusantara, menjaga sumber daya laut, membangun infrastruktur dan konektivitas maritim, memperkuat diplomasi maritim, dan membangun pertahanan maritim. “Maka dari itu, ayo ke laut. Di laut tersimpan harapan. Di laut tersimpan kejayaan. Banyak ombak, banyak kehidupan,” kata Presiden.
Program tol laut digaungkan Jokowi, ditindaklanjuti oleh para menteri Kabinet Kerja. Secara teknis, pelaksanaan tol laut di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman atau yang dipimpin oleh menteri koordinator maritim. Salah satu kementerian yang mengurusi hal teknis pelaksanaan tol laut adalah Kementerian Perhubungan.
Kemudian Kementerian Perhubungan menunjuk PT PELNI (Persero) menjadi operator fleet liner atau yang kerap disebut sebagai angkutan barang dengan kapal yang terjadwal. Penugasan yang dimandatkan kepada PELNI terkait tol laut, pemerintah mengeluarkan payung hukum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut.
Perpres 106/2015 menyebutkan, PELNI diberi tugas untuk menjalankan enam trayek rute Tol Laut yang ditetapkan pemerintah meliputi Trayek T-1Tanjung Perak-Wanci (Wakatobi)-Namlea-Fakfak PP (3426 mile);Trayek T-2Tanjung Perak-Kalabahi-Moa-Saumlaki-Dobo-Merauke PP (3.874 mile); Trayek T-3Tanjung Perak-Larantuka-Lewoleba-Rote-Sabu-Waingapu PP (2.076 mile); Trayek T-4 Makasar-Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Biak PP(4.644 mile); Trayek T-5 Makasar-Tahuna-Lirung-Morotai-Tobelo-Ternate-Babang-Ternate PP (2.608 mile); dan Trayek T-6 Tanjung Priok-Tarempa-Natuna PP (1.400 mile).