Selama kurang lebih dua bulan masyarakat di seluruh pelosok tanah air bekerja dari rumah, sekolah dari rumah dan beribadah dari rumah sebagaimana yang dinstruksikan oleh Presiden Jokowi selaku kepala negara. Meskipun masih banyak masyarakat yang tidak menghiraukan apa yang dianjurkan Jokowi, terutama pekerja-pekerja harian dan masyarakat di pedesaan. Ada pun alasan bagi pekerja harian mengapa memilih untuk tetap bekerja, yakni karena sehari saja tak bekerja mereka bakal mati kelaparan. Sementara masyarakat yang tinggal di pedesaan masih bekerja seperti biasanya karena resiko terserang COVID-19 relatif kecil.
Namun, di tengah ketakutan dan kecemasan masyarakat karena serangan COVID-19, di manggarai-Flores, sedang hangatnya perdebatan terkaitnya rencana pembangunan pabrik semen di Luwuk, Desa Satar Punda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur. Rencanannya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk membangun pabrik semen di Luwuk.
Rencana pembangunan pabrik semen yang beriringan dengan izin penambangan bahan baku semen di Lingko Lolok tersebut menyebabkan masyarakat terpecah. Sebagian masyarakat menerima pembangun pabrik semen tersebut dengan alasan bahwa pemilik perusahaan akan menciptakan peluang dan lapangan kerja baru bagi masyarakat untuk bekerja di pabrik tersebut. Dan semen hasil dari pabrik semen tersebut tentu saja akan dinikmati oleh masyarakat di desa Satar Punda.
Sedangkan masyarakat yang menolak, berargumen bahwa pabrik tersebut dapat merusak tanah, air, udara, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar daerah pabrik. Dan tentu saja akan berdampak pada masyarakat yang ada di sekitar. Misalnya Masyarakat akan mengirup udara yang kotor dan minur air yang sudah terpolusi oleh limbah dari pabrik tersebut. Lebih parah lagi kalau pabrik tersebut memaksa masyarakat untuk direlokasi. Masyarakat akan kehilangan segala-galanya.
Penulis Memilih Menolak
Posisi penulis sangat jelas bahwa saya memilih untuk menolak. Selain karena sepakat dengan argumentasi dari pihak yang kontra, saya berpendapat bahwa tidak pernah ada dalam sejarah Manggarai setidaknya sampai hari ini, masyarakat sejahtera karena pertambangan. Sudah banyak perusahaaan tambang yang mengeksploitasi barang tambang di perut bumi Manggarai.
Misalnya PT. Raksa PT Rakhsa Internasional Mining, PT Tamarindo Karya Resources, PT Sumber Jaya Asia, dll. Dari beberapa PT tersebut di atas, belum ada bukti historis bahwa masyakat Manggarai menjadi makmur dan sejahtera karena menerima perusahaan-perusahaan tambang tersebut. Malah yang terjadi sebaliknya, masyakat semakin miskin. Masyarakat hanya menyisakan lubang-lubang lahan tambang yang menganga dan termakan oleh tipu daya invenstor, pemerintah pusat dan daerah.
Penulis sangat heran sekaligus kecewa dengan masyarakat di lingko Lodok yang menerima begitu saja apa yang dikatakan oleh Bupati Manggarai Timur, Adreas Agas. Bahwa masyarakat akan menerima ganti rugi atas lahan tempat pabrik semen beroperasi. Padahal kalau mereka tidak tergiur oleh besarnya nominal ganti rugi, masyakat dapat berpikir secara matang sekaligus memutuskan secara bersama untuk menolak.
Di samping itu, hemat penulis generasi-generasi baru alias anak-anak kecil yang ada desa Satar Punda memiliki hak yang sama untuk menikmati keindahan hidup di desa Satar Punda dan segala keindahan yang ada di sekitarnya termasuk di daerah tempat pabrik semen beroprasi. Seandainya bisa menyampaikan gagasan dan pendapatnya, generasi-generasi baru tersebut akan memberikan perlawanan yang sama.
Oleh karena itu penulis berharap, masyarakat adat terutama yang sudah terlanjur terbuai oleh janji-janji manis investor dan bupati Agas harus berpikir ulang. Sekali lagi, saya mau menegaskan bahwa masyarakat Manggarai dalam sejarahnya, tidak pernah makmur dan sejahtera hanya karena pertambangan. Salam waras dari pemuda Manggarai.
Depok, 7 Mei 2020