Demi melawan Ahok maka apapun dilakukan-dipertaruhkan-diperjudikan-digampangkan dan seterusnya. Jungkir balik politik, akrobat, hingga mungkin ‘bunuh diri’ politik. Entah istilah mana yang paling tepat. Tentu waktu pula kelak yang akan memberi kejelasan dan penilaian bagaimana persoalan hendak didudukkan.
Beberapa bulan terakhir nama Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok terus disandingkan dengan banyak nama lain, dipantas-pantaskan untuk mendapatkan lawan tanding sepadan, sebagai ‘sparing partner’, digunjing ini dan itu. Bahkan digoreng dan digiring pada opini tertentu, pastilah lengkap dengan kompor dan obat biusnya kalau perlu. Hingga kemudian –menurut beberapa susrvei- diperoleh kesimpulan sementara memang belum ada yang sebanding. Seperti bunyi sebuah iklan. Lawan tanding harus sebanding.
Konon hitung-hitungan di atas kertas pun sudah sangat jelas siapa unggul siapa kandas. Maka pilihan terakhir tinggal satu nama: Tri Rismaharini, alias Risma saja.
Syahwat Politik
Siapa Risma, dan mengapa dia? Itulah pertanyaannya, dan tiap hari ada saja simpang-siur jawaban atas pertanyaan itu. Beberapa orang menyayangkan, dengan berbagai argumentasi agar Risma tak perlu ke Jakarta. Tapi banyak orang lain, dan terutama para kader dan pengurus parpol tertentu, menghendaki sebaliknya.
Mungkin ada yang menilai bahwa memajukan Risma ke Jakarta tak lain sebuah pertunjukkan gawatnya upaya menyalurkan syahwat politik. Dalam politik kalau masih mungkin menang mengapa harus mengalah? Yang penting ngotot, berjuang, hingga ke urusan yang paling muskhil: nekat, sampai bunuh diri bila perlu. Politik adalah segalanya, dan berpolitik tidak boleh setengah-setengah dalam bersikap. Harus total, dan tuntas, dengan mempertaruhkan apa saja.
Ibarat dunia perjodohan, maka sosok Risma saat ini dapatlah disamakan dengan seorang gadis kembang desa. Disanjung, dipuja, dielu-elukan begitu rupa. Harum, molek dan bercahaya. Banyak perjaka datang untuk melamar. Bahkan banyak orangtua yang ngebet ingin menjodohkan gadis itu dengan anak lelakinya. Tapi rupanya Walikota Surabaya dengan banyak prestasi itu terlalu sibuk mematut-matut diri, mengukur diri, menentukan ukuran ideal sebagai seorang calon isteri yang baik, dan terutama tetap rasional untuk tidak tergoda pada bujukan apapun yang belum tentu dapat diwujudkan.
Pola Pikir Lama
Perempuan kelahiran Kediri 55 tahun lalu itu bukan tidak punya modal besar untuk menaklukan Jakarta. Siapapun kita maklum hal itu. Namun Jakarta bukan kota manapun di Indonesia. Ia miniatur Indonesia untuk semua kerepotannya, kesulitan, kekacauan, kekejaman, dan bahkan ambisiusnya. Perlu mental lebih dari baja, kesabaran luar biasa, ketegasan dan aketegaan yng tak terkira-kira, serta teruama segudang bekal kecerdasan dan muslihat untuk mengakali bertumpuknya muslihat lain yang sudah mengakar nebdasari kehidupanan yang kapitalistik-hedonistik dan licik.
Dan bila berbagai alasan itu menjadikannya harus tetap di Surabaya, maka sia-sialah harap dan impian melambung para kader dan pengurus parpol dan masyarakat luas untuk mengusungnya menjadi DKI Jakarta 1.
Yang menjadi persoalan tentu, pola pikir dan argumenasi apa yang mendasari keterdesakan parpol itu untuk memaksa Risma? Apakah menjadi gubernur dapat dipelajari dalam waktu seketika, atau setidaknya lambat-laun, dan tinggal duduk manis? Apakah jadi gubenur tinggal nunggu setoran dari proyek? Apakah menjadi kepala daerah berarti sumber dana bagi partai? Dan banyak lagi pertanyaan lain yang menyasar pada gugatan atas pola pikir lama: korupsi, kolusi dan nepotisme yang hendak dilestarikan hingga tujuh turunan.