Pembangunan Ekonomi Menanggulangi Kemiskinan di Tangerang Selatan

Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus meningkatkan upaya dalam menanggulangi kemiskinan. Ini tercermin dari, salah satunya, besaran alokasi anggaran yang bertambah signifikan dari Rp 56 milyar pada 2011 menjadi Rp 218 milyar pada 2014.

Teddy Meiyadi mengatakan; Peningkatan anggaran itu tidak lepas dari beberapa program yang harus dijalankan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Apalagi perkara kemiskinan memang menjadi prioritas pembangunan daerah 2011-2016.

"Pemkot telah menganggarkan sekitar 10,7 persen dari total APBD khusus untuk menanggulangi kemiskinan, dan itu tak termasuk pembangunan infrastruktur," tiga program telah dijalankan Pemkot Tangsel selama ini. Pertama, program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Kedua, program penaggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan. Ketiga, program penanggulangan kemiskinan berbasis ekonomi mikro dan kecil. angka inflasi tahun itu relatif tinggi, sebesar 9,65 persen, dan angka kemiskinannya 5,74 persen, meningkat dari tahun 2012 sebesar 5,71 persen," urainya.

Menurut Teddy, tingginya inflasi menyebabkan terjadinya penurunan daya beli kelompok masyarakat tertentu. Sehingga dengan demikian, otomatis akan mengakibatkan bertambahnya angka kemiskinan. salah satu keberhasilan pemerintah Tangsel adalah perannya dalam berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat serta dalam merekatkan diri dengan pihak swasta.

Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan "bahwa tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana agar peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sudah diupayakan bisa dibarengi dengan pemerataan kesejahteraan yang proposional dan berkeadilan".

"Bagaimana kita memperkecil kesenjangan antara masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tingkat kemiskinan di kota Tangsel dalam kurun waktu 2011-2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 tercatat 1,5%, dan tahun 2015 tercatat tingkat kemiskinan kota Tangsel sebesar 1,69%, fluktuasi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan kebijakan nasional," ungkapnya.

Upaya yang diperlukan untuk menanggulangi potret kemiskinan adalah rencana kerja pembangunan yang menyentuh masalah dasar, yang dilaksanakan secara tepat sasaran by name by addres, berkelanjutan dan terpadu berbasis data. Betapa pentingnya kita harus kembali berupaya memperkuat daya saing ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah.