BBM Naik, Indonesia Tetap Negara Miskin

Kenaikan BBM sudah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah. Alasannya sederhana saja, untuk mengurangi subsidi BBM yang banyak dinikmati oleh orang-orang kaya. Tetapi benarkah demikian?.

Coba tengok di jalan, seberapa seringkah kita melihat mobil-mobil mewah mengisi Pertamax? mungkin amat jarang. Kebanyakan orang kaya mengisi mobil mereka dengan Bensin atau Solar, yang notabene mendapat subsidi dari pemerintah.

Pemerintah katanya sudah mengkaji dampak kenaikan BBM 1 April lusa ini. Alasannya jika BBM tidak dinaikkan maka APBN ada dalam posisi "Bahaya". Benarkah demikian?

Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, kalau ada isu BBM naik, maka otomatis harga-harga akan naik. Alasannya cukup sederhana saja. Seorang penjual sayur di pasar pasti menggunakan jasa angkutan untuk mambawa sayur ke pasar. Yang jelas, jika tarif angkot naik karena BBM naik, mengakibatkan harga-harga naik dari aspek biaya transportasi ini.

Jadi sebenarnya jika harga BBM tetap naik, maka seluruh raakyat (baik kaya maupun miskin) sama-sama terkena dampaknya. Tetapi mungkin dampak kepada rakyat kecil (rakyat miskin) akan lebih terasa. Karena apa? karena daya beli dan income mereka masih sangat rendah.

Seharusnya pemerintah mengkaji dalam-dalam dan matang-matang bagaimana agar kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 33 betul-betul terjamin ke seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 259 juta jiwa pada tahun 2012 ini, [Sensus BPS tahun 2010, www.bps.go.id]. Pendapatan per capita rakyat masih rendah, IPM masih rendah, daya beli rendah, nilai mata uang Rupiah masih jauh di bawah Malaysia.

Kalau di negara tetangga BBM naik tidak terlalu masalah karena pendapatan per capita rakyatnya masih

cukup untuk mengimbangi kenaikan itu. Tetapi di negara dengan pendapatan rakyat rendah seperti Indonesia, tentu kenaikan BBM ini akan sangat berdampak kepada kemampuan daya beli masyarakat. Ujungnya, Indonesia akan tetap menjadi Negara Miskin, atau Negara yang dimiskinkan oleh Sistem Ekonomi Kapitalis Global arahan Amerika Serikat. Dengan sistem itu rakyat selalu dalam posisi "menerima apa saja maunya pemerintah" sekalipun kebijakan itu belum tentu benar.

Wallohu 'alam