Jokowi, Jangan Labil!

Sejak kemarin kita dihebohkan dengan pemberitaan Presiden Joko Widodo, yang katanya presiden 'wong cilik'. Banyak isu menarik yang dikaitkan dengan beliau, saya pun tertarik untuk mengikuti perkembangan berita beliau, dikarenakan beliau adalah Presiden Indonesia juga merupakan Salah satu dari 100 orang yang berpengaruh di dunia menurut majalah TIME. Jadi, apapun yang berhubungan dengan beliau akan menjadi topik menarik. Mengingat waktu pilpres kemarin, bagaimana  Joko widodo yang didengungkan akan menjadi 'presiden boneka' oleh lawan politiknya ketika terpilih menjadi presiden, sudah mulai menunjukkan kebenarannya. Betapa tidak, melihat dari berbagai 'kelakuan' pak jokowi yang seakan - akan bukan seorang presiden yang tentunya mempunyai sebuah kekuatan besar untuk menentukan kebijakan. Jokowi seakan - akan lepas tangan kepada rakyat. Semenjak dilantik tanggal 20 Oktober 2014, jokowi banyak melakukan manuver politik tanpa melihat realitas rakyat Indonesia dari ujung aceh sampai Papua. Dimulai dari penaikan BBM yang dilakukan secara sepihak bahkan terkesan 'sembunyi - sembunyi' itu serta pencabutan subsidi BBM dan harga BBM yang mengikuti harga minyak dunia, jokowi semakin 'menutup mata' bahwa dampak pencabutan subsidi akan terasa sekali di masyarakat, bukan soal subsidi yang dicabut itu dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat di berbagai bidang namun pak jokowi harus sadar ketika BBM naik turun, harga kebutuhan pokok tidak akan naik turun sama seperti BBM tetapi akan tetap naik. Kemudian, blunder politik lagi dilakukan oleh presiden kita ini, ketika mengajukan calon Kapolri yang notabene telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi. Dampaknya pun terjadi kisruh antara kedua lembaga ini KPK vs Polri. Apalagi baru - baru ini Jokowi melakukan sebuah kelalaian menandatangani Perpres 39 Tahun 2015 tentang uang muka mobil pejabat negara pada lembaga negara tanpa tahu detail isinya, untuk ukuran seorang kepala negara tidak membaca isi dokumen yang ditandatangani adalah sebuah kesalahan fatal. Bagaimana mungkin, seorang presiden tidak mengetahui apa yang akan ditandatangani. Malah, beliau melempar kesalahan kepada bawahannya. Seharusnya sebagai seorang pemimpin pak jokowi menjadi garda terdepan jika ada kesalahan yang dilakukan oleh timnya.

Kini, memasuki masa 6 bulan masa pemerintahan pak jokowi yang tentunya masih terlalu muda namun sudah begitu banyak 'manuver' yang dilakukan. Baru - baru ini, dalam penutupan kongres ke IV PDIP, megawati menegur kepada pak jokowi. Mega geram kepada jokowi yang sudah tidak menjadi 'anak penurut' lagi kepadanya. Mega mewanti - wanti bahwa pak jokowi adalah masih sebagai petugas partai PDIP yang harus tunduk pada ketua partai. Sakit hati megawati berawal dari gagalnya Budi Gunawan yang dilantik menjadi Kapolri, ditambah lagi berbagai keputusan politik pak jokowi yang tidak sejalan dengan PDIP. Ibarat seorang remaja yang mengalami krisis jati diri, jokowi pun mengalami masa - masa 'labil' antara sebagai presiden ataupun petugas partai PDIP.

Sumber Foto : Foreximf.com Presiden seharusnya tidak tunduk ke partai politiknya. Ingat, kepentingan partai politik tidak selalu sama dengan pemerintah. Akuntabilitas parpol itu hanya ke konstituen. Sementara, akuntabilitas pemerintah itu sudah pasti ke seluruh masyarakat Indonesia. Pak jokowi yang notabene merupakan orang nomor satu di republik ini yang dipilih langsung oleh rakyat indonesia seharusnya tetap menjadi Presiden yang mewakili rakyat indonesia, bukan oleh elit kepentingan kelompok yang ingin mengekang. Dan kepada Ibu megawati silahkan 'mengikhlaskan' pak jokowi untuk mengabdi kepada rakyat indonesia. Semoga bapak presiden diberikan pencerahan. Amiinn Wassalam Kantor BEM FH UG, 15:47 WITA