Sejak kemerdekaan Indonesia, perdebatan seputar Islam dan perannya dalam politik negara telah menjadi sorotan utama. Sementara beberapa pemimpin Islam gigih memperjuangkan keberadaan Islam dalam ranah politik, ada juga yang mendukung pandangan bahwa Indonesia seharusnya bersifat sekuler, tidak terkait dengan agama tertentu. Perdebatan semakin memanas setelah pembentukan Pancasila sebagai dasar negara, yang menekankan pada nilai-nilai universal serta mengakui keberagaman dan persatuan, tanpa menegaskan Indonesia sebagai negara Islam.
Meskipun Indonesia tidak secara resmi mengklaim dirinya sebagai negara Islam, Islam masih memiliki pengaruh besar dalam politiknya. Partai politik Islam seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran yang signifikan sejak awal kemerdekaan. Namun, dinamika politik semakin rumit ketika beberapa tokoh politik yang sebelumnya mendukung peran Islam mulai menggeser pandangannya menuju paham sekuler.
Di tahun 1950-an, gerakan Islam politik yang militan mulai muncul, menuntut pendirian negara Islam. Salah satunya adalah gerakan Darul Islam yang melakukan pemberontakan bersenjata dan memanfaatkan partai politik untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Pemberontakan ini melibatkan Tentara Islam Indonesia dan meluas ke berbagai wilayah.
Pada periode 1949-1962, Indonesia mengalami dinamika politik yang kompleks terkait peran Islam dalam negara. Tokoh-tokoh Islam berjuang mempertahankan keberadaan Islam dalam politik sementara pihak lain menekankan pada sifat sekuler negara. Di tengah perdebatan ini, gerakan militan seperti DI/TII muncul dengan tujuan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) berdasarkan syariat Islam.
Meskipun demikian, Indonesia tetap mempertahankan statusnya sebagai negara yang tidak berdasarkan agama tertentu, dengan Pancasila sebagai ideologi negara yang mencakup nilai-nilai universal. Meskipun demikian, gerakan seperti DI/TII terus berjuang untuk mewujudkan visinya tentang negara Islam, menolak demokrasi dan sistem sekuler yang dianut oleh Republik Indonesia, dengan keyakinan bahwa hanya dengan NII, masyarakat adil dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Islam dapat terwujud.
Faktor Yang Mempengaruhi Terbentuknya DI / TII
Pembentukan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada masa itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor kompleks yang saling terkait dengan kondisi politik dan keamanan Indonesia. Faktor ideologi, politik, dan keamanan menjadi pendorong utama dalam munculnya gerakan ini.
Faktor ideologi menjadi landasan utama bagi pembentukan DI/TII. Pemimpinnya, S.M. Kartosuwiryo, bercita-cita mendirikan negara Islam berdasarkan syariat Islam, yang bertentangan dengan prinsip Pancasila sebagai dasar negara. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah Republik Indonesia yang dianggap sekuler dan pro-Barat juga mendorong gerakan ini. Pengaruh gerakan Islam lainnya, seperti Persatuan Umat Islam Indonesia (PUII) dan Muhammadiyah, turut membentuk pemikiran Kartosuwiryo dan pengikut DI/TII.
Faktor politik juga memainkan peran penting. Ketidakpuasan terhadap hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), yang dianggap memberikan terlalu banyak konsesi kepada Belanda, serta ketidakjelasan status beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Sulawesi Selatan setelah kemerdekaan, memperkuat gerakan DI/TII. Persaingan dengan partai politik lainnya dalam memperebutkan pengaruh turut mendorong kelompok ini.
Faktor keamanan menjadi pertimbangan lainnya. Kekosongan keamanan di beberapa daerah setelah kemerdekaan dimanfaatkan oleh DI/TII untuk melancarkan aksinya. Pada awal kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia belum memiliki kekuatan cukup untuk menumpas gerakan ini secara efektif. Dukungan dari beberapa negara seperti Malaysia dan Pakistan, yang mendukung gerakan Islam, turut memperkuat DI/TII.
Kondisi politik dan keamanan yang kacau dan tidak stabil turut mempengaruhi. Indonesia masih terlibat dalam perang kemerdekaan melawan Belanda, yang menyebabkan ketidakstabilan politik dan keamanan. Krisis ekonomi parah juga melanda Indonesia akibat perang dan kerusakan infrastruktur. Rakyat juga masih belum sepenuhnya percaya pada pemerintah yang baru berdiri dan belum stabil.