Kasus Hasyim Asy'ari yang terjadi telah menimbulkan keprihatinan tentang perlindungan perempuan dalam lingkungan pemerintahan.
Untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, diperlukan langkah-langkah yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap perempuan dalam pemerintahan.
Penulis dalam artikel ini mengemukakan beberapa inisiatif yang dapat diambil untuk mencapai tujuan ini.
1. Pengetatan Proses Seleksi dan Uji Kelayakan:
Untuk memastikan integritas dan profesionalisme calon pejabat publik, terutama untuk posisi strategis seperti anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), perlu dilakukan pengetatan proses seleksi dan uji kelayakan.
Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan keketatan seleksi dan fit and proper test, sehingga hanya mereka yang benar-benar memenuhi standar integritas yang tinggi yang terpilih.
2. Sosialisasi dan Pelatihan Kesetaraan Gender:
Meningkatkan kesadaran pejabat negara terhadap pentingnya menghormati perempuan dapat dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan terkait kesetaraan gender.
Pejabat negara perlu memahami pentingnya menghargai dan tidak merendahkan perempuan, sehingga mereka dapat memperlakukan perempuan dengan baik dan setara.
3. Penguatan Kode Etik dan Pedoman Perilaku:
Perlu diperkuat kode etik dan pedoman perilaku bagi pejabat publik dengan penekanan khusus pada larangan melakukan tindakan yang dapat merendahkan atau merugikan perempuan.