Produktivitas BUMN terhadap Kontribusi APBN

  Dalam pembicaraan nya diforum Advance Training Badko Jabar Suherman Saleh membuka diskusinya dengan semangat perkaderan, sebagai kader pemimpin seyogyanya kita harus nemperhatikan bagaimana kita bisa berkontribusi untuk agama dan bangsa, karena pemimpin itu selalu memikirkan oranglain,dalam artian berani bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan beragama.Sebelum memasuki tema, ada beberapa hal yang harus kader hmi perhatikan ketika menjadi pemimpin :

1. Menomorsatukan kedaulatan wilayah
2. Mensejahterakan bangsa
3. Menegakan keadilan
Itulah tiga hal mendasar yang harus diperhatikan oleh kader kader calon pemimpin bangsa.
   BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
BUMN juga merupakan sumber pemasukan negara yang kekuasaannya dipegang penuh oleh pemerintah yang melayani kepentingan masyarakat indonesia.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menyatakan bahwa selama empat tahun terakhir, mulai 2015 sampai 2018, kontribusi BUMN kepada APBN terus meningkat, baik penerimaan dari deviden BUMN maupun setoran pajak BUMN."Kontribusi yang berasal dari BUMN kepada APBN terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga 2018 tahun lalu," ujarnya di sela-sela Rapat Banggar DPR RI, Selasa (25/06/2019).
Ini berarti  pemerintah harus bisa memberikan dampak besar terhadap Negara dan Bangsa. Namun faktanya tetap stagnan, yang diatas semakin mengatas dan yang dibawah semakin tertindas. Artinya tidak ada penyemarataan ekonomi yang adil disemu lini. Masalah Perekonomian di Indonesia masih belum tuntas. Contohnya saja isu perekonomian  pemerintah akan mencabut tabung gas elpiji 3kg dan akan memberikannya pada kelas masyarakat miskin saja, ini membuat masyarakat kelas menengah menjerit karena akan berdampak pada harga jual.Seyogyanya pemerintah  harus bisa memberikan solusi terhadap kemaslahatan semua bukan hanya membuat kebijakan yang merugikan rakyat.
   Solusi Yang ditawarkan yaitu merubah sistem demokrasi negara  agar tidak terlalu banyak mengeluarkan anggaran yang tidak penting.
Dan menempatkan APBN terhadap kebutuhan yang diperlukan rakyat.
Uda herman juga menuturkan bahwa mahasiswa harus mengawal ketetapan omnibuslaw yang disusun oleh pemerintah, tidak boleh lengah terhadap keputusan-keputusan yang ditetapkan pemerintah.

Ditulis Oleh : Sri Rahayuni

Kohati Badko Jawabarat