Inflasi pangan terus berlangsung hingga menyebabkan penderitaan masyarakat.
Efek domino inflasi pangan tergambar dalam pernyataan Kepala Departemen Regional Bank Indonesia (BI) Arief Hartawan. Bahwa inflasi pangan sudah melampaui kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) dan hampir menyamai kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pengendalian inflasi pangan di pusat dan daerah tampak kedodoran. Inflasi karena harga pangan yang bergejolak (volatile foods) selama periode tahun 2020-2024 sebesar 5,6 persen. Angka inflasi pangan tersebut lebih tinggi dari kenaikan UMR pada periode sama, yaitu 4,9 persen.
Perlu diperhatikan bahwa inflasi pangan rata-rata selama periode tahun 2020-2024 juga hampir menyamai kenaikan gaji ASN selama periode 2019-2024 sebesar 6,5 persen.
Dalam pernyataan sama, Arief juga mengatakan bahwa porsi pengeluaran rumah tangga untuk pangan cukup besar, yaitu 33,7 persen. Pangan yang harganya naik akhir-akhir ini adalah beras, cabai merah, dan telur.
Pernyataan Arief Hartawan tersebut menegaskan betapa pentingnya sebenarnya mengendalikan inflasi pangan, minimal karena dua alasan.
Betapa pentingnya pengendalian inflasi pangan yang efektif oleh pemerintah pusat dan daerah. Inflasi pangan telah menggerogoti daya beli masyarakat atau membuat penghasilan riil masyarakat turun.
Perlu dicatat pengeluaran rata-rata masyarakat untuk pangan telah mencapai 33,7 persen. Artinya kalau penghasilan masyarakat tetap dan harga pangan terus naik, maka porsi untuk pengeluaran pangan makin membengkak sehingga jatah untuk pengeluaran lain makin mengecil. Menjadi masalah kalau pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan menjadi lebih kecil.
Ada baiknya membandingkan inflasi pangan dengan kenaikan UMR dan kenaikan gaji ASN. Perbandingan itu menunjukkan bahwa yang paling terkena dampak inflasi pangan adalah buruh dan ASN.
Dua kelompok inilah yang rawan terkena dampak paling besar dari inflasi pangan khususnya dan inflasi pada umumnya karena upah dan gajinya biasanya pas-pasan dan jarang dinaikkan.