Idealnya, semakin besar kepercayaan anggaran yang diberikan pada sebuah kementerian/lembaga, diiringi dengan kinerja yang makin mengesankan.
Tapi harapan semacam itu sepertinya tidak berlaku di Kementerian Pertanian (Kementan). Padahal di 2018 ini, mereka mendapat tambahan anggaran yang tidak sedikit. Pada 2017 lalu, pemerintah menggelontorkan sekitar Rp 24,15 dari APBN untuk kementerian di bawah pimpinan Amran Sulaiman ini.
Kemudian, di tahun 2018, anggaran itu meningkat lebih dari 50% hingga menjadi Rp 37,97 trilyun.
Bukannya mencetak prestasi, kinerja Kementan di bawah Amran Sulaiman ini malah kini menuai kritik. Masih segar dalam ingatan kita mengenai perbedaan data produksi dan surplus beras antara Kementan dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Atau ada juga kritik mengenai kebijakan ekspor jagung yang ujung-ujungnya harus impor lagi.
Pun bagi petani, yang harusnya menjadi binaan Kementan, kenaikan anggaran itu seperti tidak dirasakan. Masih ada di sini-sana petani yang gagal panen atau menderita karena kekeringan.
Kalau mau bicara lebih akademis, baik-buruknya kinerja Kementan bisa diukur lewat beberapa outcome dan indikator. Pertama mengenai kesejahteraan petani. Kedua mengenai kemampuan konsumen untuk membeli komoditas. Terhadap hal ini ia mencontohkan, Nilai Tukar Petani (NTP) petani pangan, khususnya padi, harusnya bertambah cukup banyak. Sementara itu, harga beras di tingkat konsumen juga harus terjaga.
Secara umum, berdasarkan data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Oktober 2018 justru turun 0,14% secara month to month ke angka 103,02 dibandingkan September 2017. Penurunan disebabkan indeks harga yang diterima petani lebih kecil dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani.
Harga gabah kering panen di tingkat petani pada Oktober ini sendiri tercatat naik 0,98%. Namun sayangnya, kenaikan produksi petani ini tidak diimbangi oleh makin makmurnya petani-petani tanaman pangan tersebut, dilihat dari NTP petani pangan yang hanya meningkat 0,82% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, harga beras pun mengalami fluktuasi sangat tinggi di tahun ini.
Kenaikan anggaran dan kinerja yang jomplang ini tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada tindakan koreksi, baik itu oleh Presiden Jokowi sebagai atasannya, atau lewat lembaga lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang mengaudit keuangan atau kinerja sebuah lembaga.
Jangan sampai uang dari keringat rakyat yang sudah dikumpulkan oleh negara, terbuang percuma karena Kementerian atau Pimpinan lembaga yang tidak kompeten mengelola.
Sumber berita
Sumber berita