UU untuk Pekerja Rumah Tangga

Asisten Rumah Tangga (ART) atau yang biasa di pakai sebutan dengan Pembantu Rumah Tangga (PRT), tak bisa dipungkiri bahwa tugasnya sangat banyak dalam sebuah rumah tangga terutama pada keluarga yang sangat sibuk dengan kegiatan di luar rumah atau jarang di rumah. Pekerjaan di rumah yang sangat banyak dan tidak mempunyai standard hasil kerja seperti misalkan menyapu ruangan sudah bersih, nanti anak-anak main maka kotor lagi dan harus di sapu lagi. 

Demikian berulang-ulang dan entah berapa kali dalam sehari menyapu ruangan. Itu baru satu point saja, belum lagi yang lain seperti mencuci piring, mencuci baju, menyetrika dan masih banyak lagi. Ditambah mengurus anak apabila majikan sudah mempunyai buah hati. Ada juga suatu keluarga yang mempunyai istri tidak bekerja juga banyak yang mempekerjakan PRT hal ini mungkin dikarenakan ekonomi yang sudah mapan dengan fasilitas hunian yang luas sehingga tidak bisa dikerjakan sendiri.

Dengan tugas rumah tangga yang banyak yang harus menjadi tanggung jawab PRT, menurut pendapat pribadi saya seharusnya ada peraturan dari pemerintah berupa Undang-Undang yang mengatur mengenai jam kerja, upah minimum, hak cuti dan lain sebagainya seperti karyawan pada umumnya. Serta perlindungan dari pemerintah apabila sang PRT mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari sang pemberi kerja atau majikannya. Ada beberapa majikan yang berperilaku kurang menyenangkan akan tetapi sangat banyak juga majikan yang baik dan memperlakukan PRT dengan baik bahkan sering dianggap seperti keluarga sendiri.

Hal ini sepertinya sudah pernah diajukan dan dirancang UU nya 19 tahun yang lalu tetapi ternyata belum diputuskan. Kemungkinan besar dikarenakan masih banyak pertimbangan dalam menentukan standard dalam UU tersebut.

Berita yang agak memberikan angin segar adalah bahwa Presiden Joko Widodo pada Rabu (18/1/2023) memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) serta Menteri Ketenagakerjaan untuk segera berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait RUU Pekerja Rumah Tangga.

Semoga dalam waktu dekat akan UU ini akak terealisasi sehingga PRT bisa bekerja dengan penuh rasa aman. Tidak seperti sekarang yang jam kerjanya tidak terbatas dan pemberian upah atau gaji kadang suka-suka majukan karena belum ada standard minimumnya.

Mohon maaf kalau tulisan saya ada yang tidak berkenan dan terima kasih waktunya untuk membaca tulisan saya ini.