Hanny Kurnia
Mahasiswa 17 Agustus 1945 Jakarta
Pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan bagian besar dari keputusan ekonomi politik. Bukan lagi menjadi suatu rahasia umum apabila pelaku usaha atau bisnis di Indonesia, menginginkan juga sebuah korelasi dengan politik, yaitu adanya kebijakan yang menguntungkan para pelaku usaha, akan tetapi para pelaku usaha justru tidak jarang juga terjerat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme karena kepentingan bisnisnya.
Tidak jarang dikarenakan kepentingan bisnis melahirkan sebuah pola relasi menjadi politik kartel hingga partai kartel yang wujud di Indonesia diyakini sebagai sumber utama terjadinya korupsi politik yang melibatkan elit politik Indonesia. Tidak adanya sistem check and balance yang berkelanjutan dalam sistem pemerintahan di Indonesia akan memberikan peluang yang besar bagi terus berlakunya praktik korupsi politik di pemerintahan dan parlemen, hal ini terjadi untuk memenuhi kepentingan kelompok partai kartel akan sumber dana yang bergantung kepada negara sehingga menjadikan korupsi sebagai jalan pintasnya.
Partai politik terkadang tidak lepas dari kebutuhan pendanaan pada saat berkampanye. Keterlibatan politik dengan bisnis menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, para pelaku bisnis terkadang juga berkecimpung dalam politik, yang tidak lain adalah Money and Power, yaitu uang dan kekuasaan. Menurut Budiardjo (1982:8), politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Sedangkan definisi dari bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang dan jasa dengan tujuan mencari profit (Griffin, 2007: 4). Jadi dapat disimpulkan bahwa objek dari politik adalah negara maka objek dari bisnis adalah perusahaan.
Bisnis dan politik menjadi persahabatan yang begitu erat, ditambah dengan pemangku jabatan yang berasal dari partai politik sekalipun juga berasal dari kalangan professional pengusaha. Di dalam politik, tidak lagi jadi hal lazim dalam kehidupan politik, dan menjadi realitas politik yang sesungguhnya bahwasanya berpolitik pun melingkupi 3 hal utama untuk berpolitik [1] yaitu:
Cost of Entry : biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti ajang politik terutama biaya dalam berkampanye dalam pileg, pilkada dan juga pemilu.
Probability In Election : kemungkinan dalam perolehan suara. Misalnya dengan biaya sekian , berapa persentase atau seberapa besar kemungkinan untuk memperoleh kemenangan dalam pileg, pilkada atau pemilu.
Beneficial : yaitu faktor-faktor keuntungan dari sekian banyak biaya yang dikeluarkan dan memikirkan secara immaterial seberapa besar kemungkinan menang.
Hingga pada akhirnya ketika dalam panggung politik, pencalonan memperoleh suara kemenangan dalam kontestasi pemilu, maka terjadi sistem mutualisme didalam nya, yang dimana didalamnya juga didukung oleh sokongan dana para pelaku usaha, himpunan para pengusaha. Interest group yang begitu besar dari kalangan pengusaha dan pelaku bisnis, menjadi tolak ukur independensi yang terpilih dalam pencalonan legislative, eksekutif dan kepala daerah.
Sumber utama untuk dapat memperoleh modal keuangan yang besar bagi partai politik didapatkan melalui usaha mereka untuk mendapatkan kedudukan dalam lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, saat ini kelompok oligarki tidak lagi memainkan peranannya di luar pemerintahan, tetapi mulai mengatur negara langsung ke dalam lembaga-lembaga negara melalui partai politik dan dari dalam sistempemerintahan, secara perlahan mereka mulai membentuk sebuah kelompok yang lebih matang untuk mempertahankan kekuasaan yang mereka capai, yaitu partai kartel.