Meningkatnya kasus covid-19 di ibu kota memang menambah masalah baru Gubernur Anies Baswedan. Setelah beberapa waktu lalu dihujani kritik tentang banjir dan formula E, kini ia sedang naik daun lagi karena kebijakannya dalam penanganan pandemi ini. Heleeh heleeh~~~
Setidaknya saat ini, Anies memang sukses mendapatkan panggung politiknya setelah ia berhasil mengeluarkan kebijakannya sendiri. Kesan yang tampak adalah Anies mampu mengelola covid-19 di Jakarta seorang diri tanpa bantuan Jokowi sebagai Presiden. Itu artinya pemda DKI mampu lepas dari bayang-bayang pemerintah pusat.
Padahal sebelumnya Jokowi sudah mengeluarkan statement dan pernyataan nya sebagai presiden tentang bagaimana negara bersikap untuk satu kendali hadapi pandemi agar daerah-daerah yang lain mampu memahami instruksinya dan virus ini bisa tertangani dengan baik.
Hal ini telah diwanti-wanti Jokowi kepada kepala daerah pada status quo (norma hukum) dengan mengklasifikasikan berbagai kewenangan absolut, konkuren dan kewenangan umum. Namun ironisnya kewenangan ini malah menjadi tidak kuat karena anomali kebijakan Presiden Jokowi sendiri.
Pada siaran pers pertamanya, Jokowi menyatakan bahwa dirinya adalah komandan utama dalam menangani ancaman virus ini. Namun yang terjadi, ia akhirnya menyerah dengan keadaan tersebut dan mempersilahkan kepada daerah untuk menetapkan statusnya masing-masing.
Wajar bila Anies mampu memanfaatkan momentum tersebut. Kebijakan Jokowi yang tidak dibalut hukum darurat melalui perpres misalnya dinilai tidak cukup kuat untuk merepresi daerah yang akan bertindak sendiri tanpa persetujuan pemerintah pusat.
Dissenting opinion ini lah awal mula timbulnya ketidakharmonisan antara pusat dan daerah. Ambigu kebijakan Jokowi pun semakin menajamkan interaksi Anies dipanggung nasional.
Mulai dari mengumumkan sendiri penanganan covid-19, modifikasi lockdown hingga memetakan penyebaran virus covid-19 diJakarta. Anies benar-benar merasa telah menjadi tuan diatas tuan yang sesungguhnya.
Tak mau melihat Anies terus bergerak tanpa instruksi pemerintah pusat, Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) datang untuk menemui Anies. Dalam pertemuan tertutup itu Tito menyatakan kepada Anies bahwa kebijakan lockdown atau karantina kewilayahan sepenuhnya adalah urusan absolut pemerintah pusat dalam hal ini Presiden.
Tito sebagai penyambung kebijakan presiden kepada Anies selaku kepala daerah sejujurnya ingin menegasikan kapasitas Anies apa dan Kapasitas presiden apa. Kedatangannya itu untuk mengikat tangan Anies agar tak sembrono lagi mengeluarkan kebijakan tanpa berkoordinasi dulu dengan pemerintah pusat.
Namun anomali kembali lagi terjadi. Hari ini
Pemerintah pusat mempersilakan Anies untuk memimpin upaya pencegahan penularan virus Corona di Jakarta. Pemerintah pusat tak akan mengintervensi Anies dalam rangka penanggulangan bencana nasional di daerahnya.